Petani Sawit Dorong Transparansi Harga untuk Perkuat Posisi Tawar di Tengah Program B50

InfoSAWIT, JAKARTA – Transparansi informasi harga dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat posisi tawar petani kelapa sawit swadaya di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri, termasuk setelah implementasi program biodiesel B50. Selama ini, keterbatasan akses terhadap informasi harga tandan buah segar (TBS) maupun crude palm oil (CPO) masih menjadi tantangan yang dihadapi jutaan pekebun di berbagai daerah.

Dalam sebuah acara “Launcing Aplikasi Harga Sawit Indonesia” yang digelar DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, dihadiri InfoSAWIT, Sabtu (1/8/2026), isu keterbukaan data harga menjadi sorotan utama. Forum tersebut menegaskan pentingnya penyediaan informasi yang dapat diakses secara luas agar tercipta tata niaga sawit yang lebih adil dan berimbang.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan sekitar 42 persen luas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikelola oleh petani. Namun, kelompok ini masih kerap menghadapi keterbatasan informasi pasar yang berdampak pada lemahnya posisi tawar dalam penjualan hasil panen.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode II-Juli 2026 Naik Rp. 50,56 per Kg

Menurut Gulat, keterbukaan data harga bukan ditujukan untuk mempertentangkan kepentingan petani dengan industri pengolahan, melainkan membangun ekosistem usaha yang lebih sehat melalui penggunaan referensi informasi yang sama oleh seluruh pelaku rantai pasok.

Ia juga menyoroti bahwa manfaat ekonomi dari implementasi program biodiesel B50 belum sepenuhnya tercermin pada harga TBS yang diterima petani. Karena itu, transparansi data diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab disparitas harga antardaerah sekaligus menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekebun.

Selain membahas pentingnya keterbukaan harga, kegiatan tersebut juga diwarnai penandatanganan kerja sama riset antara Pusat Riset Teknologi Proses Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN dengan DPP APKASINDO mengenai pengembangan usaha dupa dan aromaterapi berbasis biomassa sawit dan kemenyan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan produk samping kelapa sawit melalui inovasi berbasis riset.

BACA JUGA: SPKS Dukung Percepatan RAD Sawit Berkelanjutan Konawe Utara, Fokus STDB dan ISPO Petani

Dukungan terhadap digitalisasi informasi harga juga datang dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Ditjen Perkebunan, Elvyrisma Nainggolan, yang mewakili Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menilai transformasi digital dapat mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan partisipasi petani swadaya dalam memperoleh data pasar.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai sumber data, termasuk lembaga perdagangan komoditas dan organisasi petani, akan memperkaya kualitas informasi sehingga dapat menjadi rujukan yang lebih akurat bagi seluruh pelaku industri.

Pada kesempatan yang sama, tim teknologi informasi DPP APKASINDO menjelaskan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dirancang dengan mengedepankan kemudahan akses, akurasi data, serta keamanan sistem. Pengembangan tersebut juga dilengkapi fitur pelaporan agar petani dapat menyampaikan apabila terdapat perbedaan harga yang signifikan antara informasi yang tersedia dengan harga pembelian di pabrik kelapa sawit (PKS).

BACA JUGA: Limbah Sawit Dikecualikan dari EUDR, Peluang Hilirisasi dan Pertanian Berkelanjutan Kian Terbuka

APKASINDO berharap penguatan transparansi data dan sinergi antar pemangku kepentingan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan tata niaga sawit yang lebih terbuka, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. (T2)