Akuntabilitas Industri dan Masyarakat dalam Mitigasi Karhutla

Saat ini teknologi pemantauan dini melalui menara pengawas dan sistem pemantauan udara termal dapat mendeteksi perubahan suhu maupun titik panas sejak awal. Di kawasan gambut, pemegang izin berusaha juga diwajibkan menjaga tinggi muka air sekitar 40 sentimeter di bawah permukaan tanah melalui pengelolaan kanal dan sekat agar gambut tetap basah. Kesiapan tersebut diperkuat oleh keberadaan satuan tugas pemadam kebakaran internal serta pembinaan Desa Peduli Api (DPA), atau Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang siaga sepanjang musim kemarau.

Logika ekonomi memberikan penjelasan sederhana, bahwa bagi industri yang menanamkan investasi dalam skala besar, api bukanlah alat produksi, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan usaha. Risiko yang dihadapi industri berbasis lahan saat ini juga jauh lebih besar dibanding satu dekade lalu. Penerapan sertifikasi keberlanjutan (ISPO, RSPO), tuntutan pasar global seperti EUDR, serta berbagai regulasi nasional menempatkan kebakaran sebagai pelanggaran yang berimplikasi serius.

Stigma dan menyalahkan industri sebagai penyebab karhutla, serta tuntutan dunia usaha untuk sepenuhnya bertanggungjawab dalam mitigasi karhutla perlu dikoreksi. Praktik terbaik mitigasi kebakaran di berbagai wilayah menunjukkan bahwa mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan dapat secara signifikan mengurangi insiden kebakaran hutan dan lahan. Karena kebakaran tidak mengenal batas administratif maupun batas konsesi, pengelolaannya memerlukan kerja sama berdasarkan pendekatan lanskap, dengan masyarakat lokal sebagai pusat dan berperan sebagai garis pertahanan terdepan dalam mitigasi di lapangan.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau 5-11 Agustus 2026 Naik Rp. 26,56 per Kg

Strategi nasional perlu beralih dari pendekatan yang terlalu berfokus pada pemadaman kebakaran menuju pencegahan berbasis lanskap dan sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Fokusnya bukan lagi pada saling menyalahkan, melainkan pada bagaimana semua pihak bertanggungjawab dan bekerjasama secara kolektif untuk mengurangi risiko kebakaran.

Pada akhirnya, ketika musim kemarau tiba, garis pertahanan pertama melawan kebakaran hutan dan lahan bukanlah teknologi maupun birokrasi. Pertahanan terkuat adalah komunitas yang terorganisir, didukung oleh pemerintah yang aktif terlibat, dan diperkuat oleh kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan, termasuk industri.

Keberhasilan mitigasi kebakaran hutan dan lahan bergantung pada setidaknya tiga prioritas utama: memperketat pengawasan terhadap lahan yang tidak memiliki pengelolaan yang jelas atau lahan terlantar; memperluas pendidikan dan memberikan insentif ekonomi untuk menghilangkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar; serta memperkuat kolaborasi berdasarkan lanskap ekosistem yang terpadu di antara para pemangku kepentingan.

Penulis: Edi Suhardi /Analis Berkelanjutan, Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.