InfoSAWIT, JAKARTA – Penguatan industri kelapa sawit berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar standar sertifikasi. Pembenahan tata kelola lahan, ketersediaan data yang akurat, dukungan pembiayaan, hingga keterlibatan pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting untuk memperluas praktik keberlanjutan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Izzana Salleh, menekankan pentingnya menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam pengembangan industri sawit. Menurutnya, upaya memperluas praktik sawit berkelanjutan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga pembiayaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan CEO Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Joseph D’Cruz, yang menilai pendekatan penanganan karhutla harus lebih banyak bertumpu pada data dan bukti. Dengan demikian, upaya pencegahan maupun penegakan aturan dapat diarahkan pada wilayah dan persoalan yang memang membutuhkan perhatian.
BACA JUGA: GAPKI Perkuat Penanganan Karhutla, Kerahkan Personel dan Peralatan di Sejumlah Daerah
Joseph mengatakan, perkebunan bersertifikat yang menerapkan praktik sesuai standar keberlanjutan tidak semestinya langsung dianggap sebagai pusat persoalan kebakaran. Menurutnya, penanganan karhutla perlu didasarkan pada pemetaan sumber masalah secara tepat, bukan sekadar membangun narasi saling menyalahkan.
Ia juga mengingatkan bahwa skala, tingkat keparahan, dan frekuensi kejadian kebakaran berpotensi meningkat pada masa mendatang. “Karena itu, RSPO mulai mengevaluasi bagaimana standar dan persyaratan yang dimiliki dapat beradaptasi menghadapi risiko tersebut,” katanya saat berbicara pada sesi bertajuk “The Next Test of Sustainability”, pada rangkaian Konferensi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 2026 di Jakarta, 3–4 November 2026, dihadiri InfoSAWIT, di Jakarta.
Joseph mendorong praktik pencegahan kebakaran yang telah terbukti efektif diperluas ke tingkat lanskap. Menurutnya, sistem untuk mengurangi risiko kebakaran sebenarnya dapat dibangun dan diterapkan secara lebih luas melalui kolaborasi berbagai pihak.
Ia menambahkan, keberlanjutan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sesuatu yang dilakukan karena tuntutan pembeli atau pihak eksternal. Perusahaan dan masyarakat memiliki kepentingan langsung untuk membangun sistem perlindungan yang mampu menjaga perkebunan, komunitas, wilayah, hingga negara dari ancaman kebakaran.
Tata Kelola Lahan dan Pembiayaan Jadi Tantangan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menilai penguatan keberlanjutan membutuhkan kombinasi pendekatan dari pemerintah dan sektor swasta. Ia menyebut dua pendekatan yang perlu berjalan beriringan, yakni pendekatan dari atas ke bawah (top-down) melalui regulasi dan tata kelola, serta pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui insentif dan disinsentif.
Menurut Mulya, sejumlah persyaratan dalam regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) berkaitan dengan aspek yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, antara lain pemetaan bidang tanah, kejelasan hak atas lahan, dan harmonisasi peta.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Mitra Swadaya Riau Periode 4–10 November 2026 Turun, Umur 9 Tahun Rp3.729,47 per Kg
Indonesia sendiri masih menghadapi pekerjaan rumah dalam menyatukan berbagai peta yang dimiliki kementerian dan lembaga. Persoalan tersebut juga mencakup penyelarasan status kepemilikan lahan, baik yang dikuasai negara, individu, maupun masyarakat adat.
Ketika data dan kepastian hukum atas lahan belum terintegrasi dengan baik, beban pemenuhan persyaratan dapat bergeser kepada sektor swasta, mulai dari petani kecil, perusahaan perkebunan, hingga pedagang.
Karena itu, Mulya menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan kepastian legalitas lahan agar mekanisme sertifikasi serta pemeriksaan legalitas dapat berjalan lebih adil.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 4–10 November 2026 Turun, Umur 9 Tahun Rp3.762,61 per Kg
Di sisi lain, sektor swasta dapat mengambil peran melalui penyediaan insentif dan akses pembiayaan. Salah satu contohnya adalah dukungan pendanaan untuk peremajaan sawit atau replanting.
Menurut Mulya, peremajaan sawit menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi tekanan pembukaan lahan baru. Namun, proses tersebut membutuhkan dukungan keuangan karena petani harus menghadapi masa transisi selama tanaman belum menghasilkan.
Selain pembiayaan peremajaan, dukungan sektor swasta juga dapat diarahkan pada mekanisme perdagangan karbon dan pengelolaan lahan gambut.
BACA JUGA: RSPO Dorong Pengawasan Berbasis Data untuk Menekan Risiko Karhutla
Keberlanjutan Perlu Menjadi Peluang Bisnis
Dari perspektif investasi, Chief Sustainability Officer SAIL Investments, Michael Schlup, menilai agenda keberlanjutan perlu dihubungkan lebih erat dengan kepentingan bisnis perusahaan. Menurutnya, risiko lingkungan dan sosial seharusnya dapat diterjemahkan menjadi ukuran risiko finansial yang dipahami oleh manajemen dan direktur keuangan perusahaan.
Michael menekankan pentingnya komunikasi antara tim keberlanjutan dengan direktur keuangan atau Chief Financial Officer (CFO), serta bagian komersial perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, investasi dalam transisi keberlanjutan dapat dinilai berdasarkan kemampuannya mengurangi potensi kerugian dan menciptakan nilai ekonomi.
Ia menjelaskan, perusahaan perlu mampu menunjukkan bagaimana investasi pada sistem keberlanjutan dapat menurunkan nilai risiko yang dihadapi. Jika manfaat finansialnya dapat diukur, upaya keberlanjutan akan lebih mudah dipahami sebagai bagian dari strategi bisnis sekaligus membuka peluang memperoleh pembiayaan.
