Pasalnya, karakteristik gambut dan aliran air tidak mengikuti batas wilayah pemerintahan. Karena itu, pengelolaan tata air harus dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan ekosistem.
Afni turut meminta agar rencana pembangunan sumur bor di lokasi karhutla dikaji kembali. Menurutnya, berdasarkan sejumlah pengalaman di Siak, pembangunan sumur belum tentu tepat sasaran karena titik kebakaran dapat berpindah, akses petugas ke lokasi tidak selalu mudah, bahkan fasilitas sumur berpotensi ikut terdampak kebakaran.
Ia menilai, pendekatan pengelolaan air di kawasan gambut perlu lebih mengutamakan pemulihan dan pengendalian tata air, termasuk penyekatan kanal serta pemantauan tinggi muka air tanah.
BACA JUGA: PTPN IV PalmCo Kembangkan POME Jadi Energi, Perkuat Hilirisasi dan Target Penurunan Emisi 71 Persen
Perubahan kondisi ekologis akibat perkembangan aktivitas perkebunan dan pemanfaatan lahan juga menuntut penyesuaian kebijakan. Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perusahaan, dan masyarakat menjadi penting.
Bagi Afni, penyelesaian persoalan karhutla di lahan gambut membutuhkan perubahan pendekatan, dari yang selama ini lebih banyak berorientasi pada pemadaman menjadi pengelolaan ekosistem dan pencegahan secara berkelanjutan. Gambut yang tetap basah merupakan pertahanan utama untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. (T1)



















