InfoSAWIT, JAKARTA – Seusai kebakaran, angka yang paling cepat dicari biasanya luas lahan yang hangus. Namun, ada hal yang tidak tergambar dalam angka itu: letak petak yang terbakar. Jalur berhutan yang sempit mungkin tampak kecil di peta, tetapi jika menghubungkan dua petak hutan, kehilangan beberapa hektare saja dapat memutus akses orangutan atau harimau Sumatera ke bagian lain habitatnya. Siapa yang memeriksa apakah jalur itu masih bisa dilalui? Jika terputus, siapa yang bertanggung jawab memulihkannya?
Pada 13 November 2026, InfoSAWIT memberitakan ancaman kebakaran terhadap habitat orangutan dan harimau Sumatera. Sebagian habitat satwa tersebut berada di dalam perkebunan, termasuk kawasan lindung (KL) dan areal bernilai konservasi tinggi (ANKT) yang dikelola perusahaan. Ketika api mencapai kawasan itu, perusahaan perlu mendata kerusakan, pengawas memeriksa kewajiban yang harus ditindaklanjuti, dan peneliti membantu menjelaskan dampaknya bagi satwa.
Siapa Memeriksa Apa?
Permentan Nomor 33 Tahun 2025 memberi perusahaan tugas mengidentifikasi kawasan lindung dan ANKT di dalam konsesinya serta menjelaskan pengelolaannya kepada pekerja dan masyarakat sekitar. Kriteria 3.7 standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) juga mengharuskan perusahaan mendokumentasikan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemantauan kawasan tersebut. Kegiatan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada instansi berwenang. Lampiran Permentan menggunakan sebutan itu tanpa menunjuk satu penerima laporan untuk seluruh kebun.
BACA JUGA: Produksi Sawit Indonesia Naik 12,03%, Stok Akhir September 2026 Turun Menjadi 2 Juta Ton
Dalam penyelenggaraan sertifikasi, Pasal 58 serta Pasal 64 hingga 66 Permentan tersebut menempatkan tugas pembinaan dan pengawasan pada Menteri Pertanian, gubernur, serta bupati atau wali kota sesuai kewenangannya. Di lapangan, tugas itu dijalankan melalui Ditjen Perkebunan dan dinas yang membidangi perkebunan. Perusahaan yang belum bersertifikat juga masuk dalam cakupan pengawasan, sedangkan audit pemenuhan kriteria menjadi tugas Lembaga Sertifikasi ISPO.
Satu kebakaran dapat melibatkan beberapa instansi. Jika perlindungan habitat atau pencegahan kebakaran tercantum dalam Persetujuan Lingkungan, otoritas lingkungan hidup berwenang memeriksa pelaksanaannya berdasarkan Pasal 492 dan 493 PP Nomor 22 Tahun 2021. Jika petugas kebun menemukan satwa dilindungi yang terluka, perusahaan perlu mencatat penanganannya dan melapor kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, sebagaimana diatur dalam Kriteria 3.8 ISPO.
Status petak juga menentukan kewajiban yang harus diperiksa. Pasal 9 UU Nomor 32 Tahun 2024 mewajibkan pemegang perizinan berusaha di Areal Preservasi menjalankan dan mendanai kegiatan konservasi serta menyesuaikan pengelolaannya. Karena itu, pengawas perlu membaca peta ANKT perusahaan bersama peta arahan Areal Preservasi dan dokumen yang berlaku ketika menilai kewajiban setelah kebakaran.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode III November 2026 Tembus Rp3.632,32/Kg, Ini Daftar Lengkapnya
Apa yang Bisa Dikerjakan Peneliti?
Perguruan tinggi dapat memulai pemeriksaan melalui citra satelit yang tersedia untuk publik. Peneliti bisa memperkirakan bagian ANKT yang terbakar, menemukan petak vegetasi yang masih utuh, dan menentukan lokasi yang perlu diperiksa langsung. Kajian semacam ini dapat dimulai atas inisiatif perguruan tinggi, sejalan dengan otonomi keilmuan yang diakui UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Namun, ketika penelitian beralih ke lapangan, akses perlu diurus. Untuk survei mandiri di kebun yang aksesnya dikendalikan perusahaan, peneliti harus mendapat persetujuan pengelola yang berwenang. Jika survei dilakukan di kawasan konservasi, izinnya mengikuti ketentuan pengelola kawasan. Dalam pemeriksaan resmi, instansi yang meminta bantuan akademisi menetapkan lingkup kerja ahli. Pemeriksaan ketaatan lingkungan tetap dijalankan pejabat yang ditugaskan sesuai Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024.
Keahlian peneliti dibutuhkan ketika hasil pemantauan harus ditafsirkan. Misalnya, foto satwa dari kamera jebak tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu belum tentu menunjukkan penurunan populasi. Jumlah kamera yang berkurang atau waktu pengamatan yang lebih singkat juga dapat memengaruhi hasil. Peneliti perlu memeriksa kemungkinan tersebut sambil melihat perubahan tutupan vegetasi dan kondisi jalur pergerakan satwa.
Jika perusahaan membiayai kajian, sumber dana, akses data, dan kebebasan peneliti menyampaikan temuan perlu disepakati sejak awal. Hal ini penting agar hasil penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila kajian awal mengindikasikan jalur satwa terputus, laporan harus menyebutkan petak yang perlu diperiksa, pihak yang berwenang, dan waktu pemeriksaan. Jika kerusakan terkonfirmasi, perusahaan perlu menetapkan tindakan pemulihan beserta jadwal evaluasinya.
Saat tim kembali ke lokasi, ada dua hal yang perlu diperiksa: apakah vegetasi mulai pulih dan adakah bukti satwa kembali melintas? Temuan tersebut membantu perusahaan dan pengawas menentukan apakah pemulihan telah berjalan efektif atau masih perlu diperbaiki.
BACA JUGA: Pemerintah Perkuat Dukungan Petani Sawit, ISPO dan Sistem Ketertelusuran Jadi Perhatian
Pada akhirnya, kebakaran di perkebunan sawit bukan hanya soal luas lahan yang hangus. Ada habitat yang mungkin terputus dan ruang hidup satwa yang terancam. Perusahaan, pemerintah, dan peneliti memiliki peran masing-masing untuk memastikan kawasan lindung tidak sekadar tercatat dalam peta, tetapi benar-benar dikelola dan dipulihkan. (*)
Penulis: Onrizal, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara dan peneliti Center for Tropical Biodiversity Conservation, Universitas Sumatera Utara.
Email: onrizal@usu.ac.id
Disclaimer: Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan tidak berkaitan dengan pandangan redaksi InfoSAWIT.



















