InfoSAWIT, PALEMBANG – Dari sebelum pandemi covid-19 muncul sampai saat ini, diungkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, kendala yang kerap dihadapi petani kelapa sawit masih saja tidak berubah.
“Kendala yang dihadapi petani sampai saat ini tidak ada perbedaan yang mencolok, masih seputar legalitas lahan, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, dan sejumlah kendala lainnya,” katanya saat menjadi salah satu pembicara pada acara Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022), yang dihadiri InfoSAWIT di Palembang, Selasa (29/11/2022).
Darto pun mempertanyakan bagaimana jawaban negara atas masih munculnya beragam kendala yang dihadapi petani kelapa sawit. Sebab itu kedepan kata dia, pemerintah mesti membuat kebijakan yang tidak terlalu menghambat petani sawit.
BACA JUGA: Sertifikasi RSPO, Masif Libatkan Lahan Petani Kelapa Sawit
Sementara terkait akses pasar, kata Darto, sejatinya pasar minyak sawit masih terbuka lebar, kendati ada syarat keberlanjutan namun semua itu bisa dilakukan apalagi negara konsumen minyak sawit bersedia membantu petani kelapa sawit dalam upaya menerapkan praktik sawit berkelanjutan, salah satunya ketelusuran buah sawit petani.
“Saya sangat menghargai upaya bantuan tersebut termasuk membuka akses pasar secara langsung, dari para konsumen minyak sawit untuk petani. Apalagi mereka tidak mensyaratkan secara spesifik ISPO atau RSPO yang dimintab hanya buah sawit petani jelas asal usulnya,” ungkap Darto.
Sebab itu kedepan, setiap asosiasi petani yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), bisa mendorong anggotanya untuk mengidentifikasi seluruh anggota petani sawitnya supaya jelas jumlah dan lokasi petaninya. “Supaya kita memiliki anggota petani sawitr yang jelas, jangan hanya sekadatr mengklaim saja,” tandas Darto.
BACA JUGA: IPOSC Resmi Dibuka Wakil Gubernur Sumsel, Perlu Keseimbangan Harga Sawit
Sementara diungkapkan Anggota DPR-RI Komisi IV, Riezky Aprilia, wakil rakyat membutuhkan rekomendasi yang tepat mengenai kendala-kendala yang dihadapi petani kelapa sawit saat ini, sehingga tatkala disampaikan ke rapat sidang DPR atau pemerintah bisa menjadi acuan yang valid. “Jadi saya dianggap tidak asal ngomong, tapi ada sumbernya yang berasal dari petani,” katanya.
Saat ini diakui Riezky, banyak petani karet di Sumatera Selatan mulai tergiur untuk membudidayakan kelapa sawit, lantaran harga sawit dianggap cukup tinggi dibandingkan karet, namun dirinya khawatir bila tidak ada kebijakan yang tepat mengenai harga, tatkala petani itu telah mengkonversi karetnya menjadi sawit justru harga sawit malah melorot.
“Sebab itu saya harapkan pemerintah bisa komit dan konsisten dalam upaya pengembangan sawit rakyat, sebab itu rekomendasi dari lapangan sangat dibutuhkan guna membuat kebijakan yang tepat bagi petani sawit,” katanya. (T2)
