Berikut Dampak EUDR Terhadap Petani Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada 6 Desember 2022 lalu, Komisi  Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa, dan Dewan Uni Eropa mencapai persetujuan bersama sementara mengenai regulasi Uni Eropa (UE) tentang produk bebas deforestasi (EUDR). Kebijakan ini menuntut produk komoditas yang di impor ke Uni Eropa tidak memiliki catatan perusakan lingkungan atau pelanggaran HAM  pada rantai suplai-nya. Regulasi tersebut terutama diarahkan bagi impor komoditas dari Cina, tapi juga untuk komoditas seperti sawit, kedelai, atau cokelat yang kerap dituding melakukan deforestasi.

Adanya kebijakan ini juga menjadi perhatian organisasi lingkungan, lantaran Undang-undang Rantai Suplai Uni Eropa bisa menjauhkan petani sawit. Pasalnya untuk bisa menjual ke Eropa, mereka akan diwajibkan melampirkan jejak rekam rantai suplai secara menyeluruh, strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta peta kebun secara detail.

Dilansir InfoSAWIT dari DW, padahal komposisi petani sawit di Indonesia mencapai 40% dari total lahan dan Malaysia serta sebagian besar tidak memiliki sertifikat berkelanjutan.

BACA JUGA: Jelang Libur Lebaran, Harga CPO KPBN 17 April 2023 Naik Rp 150/kg

Kelak, UE mewajibkan importir membuktikan di mana, oleh siapa dan bagaimana produknya dibuat, serta tidak ditanam di atas hutan yang dibabat setelah tahun 2020. Siapa pun yang melanggar akan diganjar dengan denda yang tinggi.

“Perkebunan sawit besar adalah pemenang terbesar, karena mereka memiliki kemampuan finansial untuk melacak di mana sawitnya ditanam,” kata Asisten Guru Besar Kebijakan Lingkungan di Dublin City University, Irlandia, Danny Marks.

Lanjut kata Danny Marks, penanggung kerugian terbesar adalah petani sawit, kecuali mereka memperoleh bantuan, lantas Uni Eropa didesak untuk ikut membantu proses sertifikasi bagi petani kecil, warga lokal, atau penduduk asli.

BACA JUGA: Harga Referensi CPO Menguat, Periode 16-30 April 2023, BK dan PE CPO Ditetapkan US$ 224/Ton

Lembaga konsultan hijau seperti Wild Asia telah berusaha membantu petani sawit untuk mampu melakukan proses sertifikasi sawit. Namun, regulasi baru Uni Eropa turut membuat mereka ketar-ketir, lantaran kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap petani. “Kebijakan ini akan berdampak pada banyak orang di banyak kawasan geografis yang berbeda,” tandas Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Wild Asia, Reza Azmi. (T2)