InfoSAWIT, JAKARTA – Sejatinya Kementerian Pertanian telah menerbitkan Roadmap Industri kelapa sawit 2050, jika saja pengembangan kelapa sawit kedepan mengikuti road map tersebut semestinya isu tarik menarik antara minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan energi tidak akan menjadi kendala.
“Kalau kita mau ikut roadmap itu sebenarnya ada tahapan pencapaian hingga tahun 2050, hanya saja kadang-kadang kita ini banyak bekerja tanpa blueprint, sebab itu yang paling tepat adalah kita harus konsisten, maka pengembangan hulu dan hilir, termasuk industrinya bisa koordinasi,” kata Head of Industry & Government Relations Apical, Manumpak Manurung, dalam acara FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 13, bertajuk “Minyak Sawit: Sumber Pangan Dan Bioenergi Berkelanjutan”, yang diadakan media InfoSAWIT yang didukung BPDPKS, pertengahan April 2023 lalu di Jakarta.
Manumpak mencontohkan, dikala Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hendak menetapkan mandatori biodiesel, semestinya sesuai Roadmap dari Kementerian Pertanian, lantaran akan sangat penting sekali adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan.
BACA JUGA: Ekspor CPO Mesti Lewat Bursa Berjangka, Bappebti Siapkan Regulasi dan Tata Terbit
Sebab seperti yang sudah diketahui, tatkala ada gonjang ganjing minyak goreng sawit tahun 2022 lalu, banyak pihak berpikir dan berpendapat, adanya tarik menarik yang keras antara minyak sawit mentah (CPO) untuk pangan atau energi.
Kata Manumpak, bila stakeholder sawit konsisten maka akan sangat baik, lantaran Roadmap itu dibuat dengan melibatkan konsultan-konsultan yang sangat kompeten serta melibatkan hampir seluruh stakeholder sawit, termasuk pelaku minyak nabati, BPDPKS, Kementan, Kemenperin, Kemendag yang semuanya terlibat termasuk pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha. “Kalau itu dielaborasi maka tidak akan ada isu pangan dan non pangan,” tandas Manumpak. (T2)
