InfoSAWIT, KALIMANTAN – Petani kelapa sawit yang banyak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mendapat penyuluhan dan bimbingan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Sampit yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kasongan.
KP2KP Kasongan, pada Jumat, 19 Mei 2023, menjadi tempat KPP Pratama Sampit bekerjasama dengan salah satu grup perusahaan sawit guna mengadakan bimbingan teknis terkait Penyuluhan Perpajakan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), atas Transaksi Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang banyak dihasilkan di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh petani kelapa sawit yang tampak antusias dan komunikatif dalam menerima materi. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan pajak tersebut, dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan narasumber yang diajukan oleh wajib pajak sebagai wujud pelayanan dan kegiatan sosialisasi perpajakan.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN 25 Mei 2023 Naik Rp 120/Kg
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha komoditas sawit dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan unit instansi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas mengatur terkait perpajakan.
Apa itu KP2KP?
Dilansir InfoSAWIT dari Twitter DJP Sampit, KP2KP Kasongan, Kalteng, KP2KP bertugas menjalankan tugas penyuluhan, konsultasi, pelayanan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan aspek perpajakan kepada masyarakat secara lebih luas.
Pada dasarnya, KP2KP adalah sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sistem perpajakan ini dikenal dengan KAPENPA atau Kantor Penyuluhan Pajak, lalu berubah lagi menjadi KP4 atau Kantor Penyuluhan, Pengamatan, dan juga Potensi Perpajakan.
BACA JUGA: Harga Saham Emiten Sawit, pada Hari Rabu, 24 Mei 2023 Meningkat Hingga 5,13%
Kehadiran KP2KP ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan perpajakan dan juga efektivitas instansi vertikal yang berada di dalam ruang lingkup DJP.
KPP Pratama menangani para wajib pajak dengan jumlah yang lebih besar daripada KPP Madya dan juga KPP yang berada di bawahnya. Dalam hal ini, KPP Pratama harus bisa menjangkau wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil yang kemungkinan memang tidak bisa dijangkau oleh KPP yang berada di bawahnya.
