InfoSAWIT, JAKARTA – Ternyata tingginya produksi sawit mampu memperkuat dukungan terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia. Buktinya pada 2022, ekspor non migas Indonesia senilai US$ 275,96 miliar. Dari nilai tersebut, share ekspor CPO dan produk turunannya sebesar 15 persen atau senilai US$ 41,32 miliar.
Dari catatan Kemendag RI, tren peningkatan nilai ekspor CPO dan Produk Turunannya selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 20%. Sementara itu, nilai ekspor CPO dan produk turunan Indonesia sebesar US$41,32 miliar pada 2022 dan volume ekspor berjumlah 35,52 juta ton .
“Walaupun tren ekspor sawit terus tumbuh, Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan berat di negara tujuan ekspor,” ungkap Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI, Farid Amir, saat memberikan sambutan pada kegiatan “Promosi Sawit Sehat” di Jakarta, Rabu (14 Juni 2023).
BACA JUGA: Harga Minyak Sawit di Bursa Malaysia Naik Tipis Pada Kamis 15 Juni 2023
Selain itu, Farid Amir juga menjelaskan, sektor sawit Indonesia memiliki tantangan untuk mempercepat transisi dari Konsep 3 Pilar Sustainability (economy, society, environment) menuju sistem circular economy. Adapula sejumlah isu yang dihadapi produk sawit seperti isu terkait Genetically Modified Organism (GMO) food pada minyak nabati, kampanye negatif oleh oleh NGO, negara, atau perusahan produsen minyak nabati lainnya, dan isu lingkungan dan sosial terkait perkebunan kelapa sawit serta isu kesehatan minyak sawit untuk pangan.
“Selain itu, Indonesia juga menghadapi hambatan perdagangan sawit di Uni Eropa dengan hadirnya EUDR,” ungkap Farid.
Sementara Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Fadhil Hasan menjelaskan, EUDR ini memang regulasi yang membuat perubahan signifikan perdagangan ekspor sawit kita di Uni Eropa. Sebelumnya ada hambatan melalui RED II yang menghambat konsumsi sawit untuk sektor biofuel.
BACA JUGA: GAPKI: Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia April 2023 Anjlok 19,2 Persen
“Tetapi dengan adanya EUDR ini bukan hanya sektor energi yang dihambat tetapi juga sektor pangan. Jadi EUDR ini sangat luas dampaknya kepada sektor food, energi, dan industri,” jelas Fadhil.
Sebelum EUDR diberlakukan, dikatakan Fadhil, ekspor dari Indonesia dan Malaysia turun signifikan ke Uni Eropa semenjak 2017. Indonesia pernah mengekspor produk sawit secara total 5,5 juta ton. Namun turun menjadi 3,7 juta ton pada 2022.
“Padahal, konsumsi minyak nabati di Uni Eropa tumbuh 4,3 persen. Yang terjadi sekarang, kalau sebelumnya lebih banyak menggunakan sawit. Sekarang Eropa beralih kepada minyak nabati yang diproduksi di negaranya. Ini terjadi setelah adanya hambatan kepada sawit. Restriksi perdagangan terjadi akibat adanya persaingan dengan minyak nabati lain,” ungkap Fadhil.
BACA JUGA: CPOPC Targetkan Tambah Anggota, Dengan Pangsa Pasar Minyak Sawit 93 Persen di Dunia
Sebagai antisipasi hambatan dagang terhadap produk kelapa sawit, pemerintah telah meningkatkan konsumsi sawit di dalam negeri melalui serangkaian kebijakan seperti biodiesel dan produk minyak merah.
Kepala Divisi Kemitraan UKMK Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Helmi Muhansyah menjelaskan, lembaganya berupaya memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui pemberdayaan kemitraan UKMK (Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi).
“Kami melakukan promosi untuk meningkatkan imej produk kelapa sawit dan memperluas pasar kelapa sawit. Kegiatan promosi ini bagian tugas BPDPKS sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Perpres 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,,” ujarnya. (T2)
