InfoSAWIT, JAKARTA – Kelapa sawit kerap kali dianggap menjadi komoditas yang dianggap tidak ramah lingkungan, padahal di lapangan belum tentu persepsi itu benar adanya. Sebab itu perlu upaya dalam meluruskan persepsi yang kurang tepat tersebut.
Diungkapkan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, dalam beberapa kali kesempatan Pemerintah RI membawa persoalan perdagangan sawit di luar negeri seperti WTO, pihaknya bahkan berusaha memperjuangkan sawit tak masuk dalam kategori high risk (beresiko tinggi)
Lebih lanjut kata Eddy, saat ini sawit Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dari diberlakukannya regulasi baru di Uni Eropa yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR), dimana pada dasarnya Uni Eropa mewajibkan komoditas yang masuk ke wilayah mereka merupakan produk bebas deforestasi.
BACA JUGA: Tahun 2022 Komposisi Ekspor Miyak Sawit Didominasi Produk Hilir Hingga 73 Persen
Sementara kelapa sawit hingga saat ini dipersepsikan sebagai komoditas yang berasal dari kegiatan deforestasi, kata Eddy, persepsi negatif sawit tersebut terjadi karena kombinasi beberapa hal diantaranya karena pemahaman yang keliru terhadap komoditas kelapa sawit dan bagaimana komoditas ini dikembangkan, termasuk semakin intensifnya kampanye negatif sawit.
Sebab itu pemerintah saat ini mendorong dibentuknya joint task force untuk penerapan EUDR. “Kita bertemu dengan pemerintah EU dan membahas EUDR melalui Join task force, supaya penerapan nya bisa mempertimbangkan kondisi negara berkembang,” katanya dalam acara Advokasi Sawit yang dihadiri InfoSAWIT, di Jakarta. (T2)
