Kelapa Sawit Swadaya di Tengah Tantangan Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (Tulisan 1 dari 2)

Petani swadaya dihadapkan pada sejumlah tantangan yang rumit, terutama di konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sendiri. Saya menyaksikan bagaimana para petani, yang sebagian besar sepenuhnya menggantungkan mata pencaharian mereka pada kelapa sawit, harus berjuang menghadapi perubahan ini. Tidak mengherankan mengingat hampir 90% penduduk setempat bergantung pada komoditas ini. Namun, infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya minat investor untuk masuk ke daerah ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang semakin dalam.

Tantangan lainnya adalah bahwa sebagian dari kebun kelapa sawit anggota koperasi kami terletak di dalam kawasan hutan. Meskipun beberapa kebun ini sudah ada selama lebih dari 10 tahun dan menjadi bagian penting dari mata pencaharian petani, belum ada kejelasan hukum yang memadai tentang status lahan tersebut. Ini membuat petani harus terus berjuang untuk mencari kepastian hukum yang diperlukan.

Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera, yang telah meraih sertifikat RSPO pada tahun 2022, telah menjadi salah satu contoh dalam upaya menciptakan praktik berkelanjutan. Kami telah melakukan pemetaan dan verifikasi kebun-kebun milik petani anggota kami, menciptakan sistem yang transparan, dan berusaha keras untuk memastikan bahwa praktik pertanian berkelanjutan benar-benar diimplementasikan. Ketidakpastian hukum dan tekanan pasar yang menuntut Tandan Buah Segar (TBS) yang bersumber dari Areal Penggunaan Lain (APL) semakin mempersulit situasi, karena terbatasnya lahan yang “sah”’ di desa.

BACA JUGA: Subsidi Biodiesel Untungkan Korporasi, Abaikan Petani Kelapa Sawit

Di tengah kerumitan sistem dan kebijakan di Indonesia, upaya kami untuk mencapai kepatuhan terhadap prinsip berkelanjutan adalah perjuangan yang kompleks. Bagaimana kita akan menghadapi tantangan ini, dan sampai kapan kerumitan situasi ini akan dipertahankan oleh pemerintah, adalah pertanyaan yang tetap menggantung di udara.

Pemerintah seharusnya memberikan dukungan teknis dan finansial kepada petani swadaya untuk beralih ke praktik yang berkelanjutan, melalui pelatihan, pemilihan varietas tanaman yang lebih berkelanjutan, dan solusi-solusi komprehensif yang dapat membantu meningkatkan hasil tanaman. Pemberdayaan petani swadaya dan peningkatan organisasi adalah langkah penting untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya, pasar, dan pengetahuan yang diperlukan.

BACA JUGA: GAPKI: Produksi CPO Indonesia Pada Juli 2023 Naik 7,9 Persen 

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia bukan hanya masalah internal negara ini, melainkan sudah menjadi perhatian global. Oleh karena itu, mengakhiri deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah tanggung jawab bersama demi masa depan planet ini secara proaktif.

Penulis : Ketua Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera, Kalimantan Timur/ Jamaluddin