Bupati Kotim Bakal Adakan Rapat Koordinasi Terkait Penjarahan Massal Sawit

InfoSAWIT, SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor, berencana mengambil langkah konkret dalam menangani masalah yang muncul terkait perkebunan kelapa sawit di daerahnya. Hal ini diungkapkan saat rapat evaluasi akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) setempat, yang dihadiri juga oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Dalam rapat tersebut, Halikinnor menyampaikan keinginannya untuk mengadakan rapat FKPD sekaligus dengan Gapki dalam waktu dekat. Tujuannya adalah menyikapi permasalahan perkebunan kelapa sawit agar daerahnya tetap aman dan kondusif, terutama dalam hal investasi.

“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat FKPD sekaligus Gapki, untuk menyikapi permasalahan perkebunan kelapa sawit,” katanya seperti dilansir Antara.

BACA JUGA: PPH Perkebunan: Tatakelola Sawit Terus Dibenahi Untuk Kemudahan Berusaha

Wakapolres Kotim, Kompol Yosep Thomas Tortet, menyampaikan bahwa terjadi peningkatan tindak pidana konvensional sebesar 32 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pencurian dan penipuan menjadi tindak pidana yang mendominasi, khususnya kasus pencurian di kebun kelapa sawit.

Halikinnor merespon tren permasalahan tersebut dengan merencanakan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan. Salah satu isu utama adalah tuntutan masyarakat terhadap kewajiban plasma dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bupati menekankan perlunya bersama-sama mencari solusi terhadap masalah ini.

Penjarahan yang terjadi awalnya berasal dari kabupaten tetangga dan berkembang ke wilayah Kotim sebagai tuntutan terhadap realisasi plasma dari perusahaan yang dianggap belum memenuhi kewajibannya. Kejadian ini juga menimpa perkebunan kelapa sawit yang telah mematuhi kewajiban plasma.

BACA JUGA: Intip Peluang KPBN Menjadi Bursa

Pemerintah daerah, Polres Kotim, dan Kodim 1015/Sampit telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut, termasuk memutus akses jalan ke perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan permukiman atau jalan umum.

Halikinnor menyatakan keprihatinannya terhadap situasi tersebut dan menekankan perlunya mencari solusi bersama agar masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan bersikap kooperatif dalam memenuhi kewajibannya. Ia menambahkan bahwa penanganan serius terhadap masalah perkebunan kelapa sawit sangat penting untuk menjaga kelancaran investasi di daerah, yang berdampak pada perekonomian lokal. Bupati tidak ingin melihat kondisi serupa dengan Kabupaten Seruyan di mana hampir semua perkebunan kelapa sawitnya tidak berjalan atau stagnan akibat sering terjadinya penjarahan. (T2)