InfoSAWIT, JAKARTA – Provinsi Jambi, dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 1.134.640 hektar, memainkan peran penting dalam industri perkebunan di Indonesia. Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agus Rizal, mengungkapkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan pekebun dan pelaksanaan program RAD KSB (Reformasi Agraria dan Distribusi Kekayaan Sumber Daya Alam).
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 93 Tahun 2023, terdapat ketidakpahaman terhadap realitas lapangan. Pendataan petani, sebagai langkah utama dalam upaya reformasi, dihadapkan pada tantangan besar terkait biaya yang dibutuhkan.
Agus Rizal menggarisbawahi pentingnya revisi Permenkeu untuk memastikan pendataan dapat dilaksanakan secara efektif dan akurat. Dalam acara yang diselenggarakan Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) pada akhir tahun 2023 yang dihadiri InfoSAWIT, ia menyampaikan bahwa proses pendataan melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi di tingkat kebun, peningkatan kapasitas tim pendataan, hingga verifikasi dan validasi data, yang membutuhkan dana tidak sedikit.
BACA JUGA: Lowongan Kerja Union Sampoerna Triputra Persada (USTP), 18 Posisi Menanti Anda!
Penting juga untuk mempertimbangkan aspek lainnya seperti penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), pemeriksaan lapangan, dan pendataan, yang semuanya memerlukan alokasi dana yang signifikan untuk perjalanan dinas, honor petugas, serta prasarana dan sarana pendukung.
Selain itu, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan sektor sawit. Kegiatan ini melibatkan pendataan pekebun, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Untuk mendukung hal ini, perlu ada dukungan berupa honor pelatih, perjalanan dinas pendampingan, serta penyediaan sarana pendukung, termasuk pemetaan dan sertifikasi.
Agus Rizal menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Provinsi Jambi tahun 2024 diarahkan untuk mendukung tujuan ini. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan sertifikasi ISPO dan menerbitkan 2.500 persil STDB secara merata di seluruh kabupaten di Provinsi Jambi. Program ini juga melibatkan penerima jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan 420 buruh di kebun petani dari 21 kelembagaan di 7 kabupaten mendapatkan manfaat dari program ini.
BACA JUGA: Ratusan Siswa-Siswi SMA di Mukomuko Peroleh Informasi Tentang Industri dan Beasiswa Sawit 2024
“Dengan mengoptimalkan penggunaan DBH Sawit, Provinsi Jambi berupaya menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pekebun dan masyarakat sekitar. Melalui reformasi agraria dan distribusi kekayaan sumber daya alam, diharapkan sektor sawit dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi,” kata Agus Rizal. (T2)
