InfoSAWIT, BANDUNG – Beberapa wilayah sentra produksi sawit di Indonesia belum lama ini mengalami dampak dari terjadinya bencana banjir, yang berimbas pada kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di tingkat domestik hingga mencapai Rp 12 ribu per kilogram.
Namun, sejalan dengan membaiknya iklim pada Maret 2024, harga CPO kembali menurun menjadi sekitar Rp 11.700 per kilogram. Tingkat harga tersebut diyakini masih memungkinkan untuk mempertahankan harga minyak goreng sawit dalam kisaran yang terjangkau.
Situasi ini juga membuka peluang untuk penerapan kebijakan minyak goreng bersubsidi terus berjalan. Hanya saja dalam proses distribusi yang dijalankan semestinya dilakukan dengan mekanisme distribusi pemerintah, seperti melalui ID food atau Bulog. Pernyataan ini disampaikan oleh Sahat Sinaga, Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), pada Acara Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit di Bandung, yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (1/2/204).
BACA JUGA: Croplife Indonesia: Bioteknologi Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Menurut Sahat, kondisi banjir telah membuat harga sawit cenderung naik, namun tren harga mulai menurun seiring dengan perbaikan situasi iklim. Sementara untuk memastikan distribusi minyak goreng bersubsidi berjalan lancar, Sahat menekankan perlunya peran pemerintah dalam mengatur distribusi melalui distributor resmi, seperti ID Food dan Bulog, yang dukungan subsidinya diperoleh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga mekanisme pasar pabrik hanya menjadi aspek jual-beli.
“Subsidi minyak goreng sawit jangan diberikan langsung kepada pabrik, mereka (pabrik) semestinya hanya melakukan transaksi jual beli saja. Sebaiknya, subsidi diserahkan ke distributor yang bekerja sama dengan pemerintah,” katanya.
Cara ini harapannya juga akan mendukung kelancaran distribusi subsidi minyak goreng sawit hingga ditingkat masyarakat.
BACA JUGA: Pertemuan Kedua Gugus Tugas Bersama EUDR Fokus pada 5 Workstream
Selanjutnya, terkait DMO (Domestic Market Obligation), anggapan Sahat, kebijakan tersebut memberikan kendala dalam proses ekspor minyak sawit. “Dengan ditiadakannya DMO akan dapat membantu menjaga keseimbangan ekspor minyak sawit,” ungkap Sahat.