Ketujuh, mekanisme Keluhan dan Banding, pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme keluhan dan banding untuk memperjelas proses dan tanggapan terhadap keluhan yang diajukan.
Serta kedelapan, pembiayaan Sertifikasi ISPO, pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan sertifikasi ISPO, termasuk penambahan objek pembiayaan untuk pekebun kecil.
Menurut Prayudi, revisi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pekebun dalam mencapai sertifikasi ISPO serta meningkatkan kualitas dan transparansi dalam proses sertifikasi.
BACA JUGA: PT Perkebunan Nusantara IV Mengakselerasi Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara
“Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh aspek keberlanjutan dapat tercapai dengan lebih efektif,” ujarnya dalam sebuah acara workshop bertema “Best Practices Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Yurisdiksi” yang diselenggarakan oleh SPKS dan Kaleka, pada Kamis (20/6/2024) di Jakarta, dihadiri InfoSAWIT. (T2)
