Petani Sawit Swadaya di Aceh Sambut Gembira Upaya Presiden Tindak Tegas Pelanggaran di Sektor Sawit

oleh -11493 Dilihat
Editor: Redaksi InfoSAWIT
InfoSAWIT
Dok. InfoSAWIT/ Koordinator SPKS Provinsi Aceh, Abubakar AR (Kiri) bersama petani sawit swadaya di Aceh.

InfoSAWIT, JAKARTA – Presiden Joko Widodo, telah memerintahkan tindakan tegas terhadap pelanggaran di sektor sawit, padahal telah memberikan waktu tiga tahun bagi perusahaan untuk mematuhi aturan. Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di tiga kabupaten Aceh, yaitu Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur, menyambut baik langkah ini.

SPKS Aceh, yang mewakili petani di ketiga kabupaten tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan ini. Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit diketahui memanfaatkan kawasan hutan untuk menanam kelapa sawit tanpa izin yang sah. Dengan perintah presiden ini, SPKS berharap masalah tersebut dapat segera ditangani.

“Ini kesempatan bagi kami petani. Dengan tenggat waktu satu bulan yang diberikan oleh Bapak Presiden mulai 10 Juli 2024, kami akan menunggu keputusan instansi di daerah-daerah,” ujar koordinator SPKS Provinsi Aceh, Abubakar AR, dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Rabu (10/7/2024).

BACA JUGA: Luhut Bilang Perusahaan Sawit Banyak Belum Memiliki NPWP, Serapan Pajak Lesu

Lebih lanjut tutur Abubakar, SPKS akan mengawal proses eksekusinya, mengingat di Aceh Tamiang terdapat sekitar 19 perusahaan, Aceh Timur 11 perusahaan, dan Aceh Utara 7 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.

Jika benar ditemukan pelanggaran, SPKS berharap izin perusahaan tersebut dicabut dan pengelolaan kebun diserahkan kepada koperasi atau kelompok tani yang memiliki manajemen yang baik. “Kami telah menyiapkan lembaga-lembaga petani kelapa sawit yang handal sesuai prosedur yang ditentukan negara,” tambah Abubakar.

Abubakar juga menegaskan bahwa SPKS akan terus memantau pelaksanaan surat edaran dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang menginstruksikan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dengan batas waktu hingga 31 Desember 2024. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2014 mencatat bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib membangun kebun masyarakat sebesar 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan dalam Hak Guna Usaha (HGU).

BACA JUGA: Presiden Perintahkan Tindak Tegas Pelanggaran Lahan Sawit, Waktu Tiga Tahun Habis

Selanjuutnya, SPKS meminta pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan perkebunan di Aceh mematuhi aturan ini dan melaksanakan kewajiban sosial mereka melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan transparan. “Kami meminta kepada seluruh perusahaan perkebunan yang ada dalam provinsi Aceh, tolonglah bantu sesuai aturan kewajiban sosialnya kepada desa-desa di lingkungannya,” harap Abubakar.

Dengan adanya tindakan tegas ini, SPKS optimis bahwa petani kelapa sawit di Aceh akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dan keadilan dalam pengelolaan lahan sawit. (T2)

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Atau ikuti saluran Whatsapp "InfoSAWIT News", caranya klik link InfoSAWIT News dan Group Whatsapp di InfoSAWIT News Update

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT_01 dan Marketing InfoSAWIT_02 atau email ke sawit.magazine@gmail.com