Ramai-Ramai ke MA, Masyarakat Adat Papua Ajukan Petisi Tolak Izin Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Perwakilan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi Papua beserta sejumlah aktivis menyerahkan 250 ribu petisi penolakan izin sawit di Papua oleh Mahkamah Agung, Senin (22/7/2024).

Penyerahan petisi dilakukan dengan sejumlah aksi di depan Gedung Mahkamah Agung guna menyuarakan pendapat mereka. Mereka menyerahkan lebih dari 250 ribu petisi ke MA sebagai dukungan agar MA membatalkan izin perusahaan sawit yang mengancam hutan adat di Papua.

“Banyak sekali kasus kekecewaan, misalnya saja MA baru saja menunjuk kepala daerah dengan begitu cepat saat pemilu, giliran kasus masyarakat adat harus nunggu berbulan-bulan baru dapat nomor (diurus),” kata Ketua Hukum Suku Awyu, Sekar Banjaran Aji, dikutip InfoSAWIT dari Antara TV, ditulis Rabu (24/7/2024).

BACA JUGA: Mengejar Kemungkinan CPO Masuk Sebagai Komoditi di Simbara

Aktivis Lingkungan, Melanie Subono, mengatakan bahwa pentingnya kelestarian hutan harus menjadi perhatian bersama terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dia berharap putusan yang akan diambil oleh MA diharapkan selalu berdasarkan Undang Undang.

Berdasarkan Undang Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melanie berharap, penegak hukum dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Cenderung Stagnan Pada Selasa (23/7), di Bursa Malaysia Harga CPO Naik

“Apalagi kita tahu, hutan di Papua ini bukan cuma untuk kepentingan masyarakat adat Papua, lho. Tapi juga kepentingan manusia sedunia, lihat gimana kualitas udara kita saat ini?” ujarnya. (T4)