InfoSAWIT, JAKARTA – Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kedaulatan pangan menjadi salah satu janji kampanye yang terus dipantau. Sejak periode pertama, Jokowi berkomitmen untuk mencapai kedaulatan pangan, namun pertanyaannya kini adalah, sudahkah janji tersebut terwujud?
Menurut Tejo Wahyu Jatmiko dari Perkumpulan Indonesia Berseru, capaian kedaulatan pangan di era Jokowi “sudah tapi belum.” Ia menjelaskan, meski berbagai program sudah dijalankan, implementasinya seringkali tidak sejalan dengan tujuan utama atau terkesan setengah hati. Beberapa kebijakan justru dinilai kontra produktif, seperti ketergantungan pada impor pangan yang terus meningkat.
Tejo menambahkan bahwa fokus kebijakan Jokowi pada komoditas tertentu, seperti padi, jagung, dan kedelai, tidak diiringi dengan perubahan yang signifikan. Sebagai hasilnya, importasi pangan semakin meningkat, menjadikan Indonesia salah satu negara yang terjebak dalam ketergantungan impor.
BACA JUGA: Berikut Beberapa Jenis Bunga yang Cocok Ditanam di Perkebunan Kelapa Sawit
Konversi lahan pertanian menjadi perkebunan dan infrastruktur juga menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menyebut bahwa sejak 2015 hingga 2024, alih fungsi lahan pangan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 698.566 hektar. “Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang seharusnya digunakan untuk produksi pangan beralih fungsi, memperparah kondisi ketahanan pangan Indonesia,” kata Surambo dalam keterangannya dikutip InfoSAWIT, Kamis (17/10/2024).
Giorgio Budi Indrarto dari MADANI Berkelanjutan menambahkan, banyak lahan pertanian basah dan kering di Kalimantan dan Sumatera yang beralih menjadi perkebunan sawit, mengancam alokasi lahan untuk pangan. Hal ini, menurut Giorgio, dapat mengganggu sistem pangan nasional jika tidak segera ditangani dengan baik.
BACA JUGA: Kemendag Ajak Pelaku Usaha Indonesia Pahami Kebijakan Karbon Uni Eropa
Tejo menekankan, jika kepemimpinan mendatang, seperti Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ingin memperbaiki kondisi pangan, langkah yang harus diambil adalah fokus pada pengembangan penghasil pangan skala kecil dan pengaturan ulang sumber agraria. Kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan harus diperkuat dengan alokasi anggaran yang jelas dan berkelanjutan. (T2)