InfoSAWIT, JAKARTA – Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50 persen (B50), agar berjalan sesuai dengan kepentingan petani sawit. Dalam acara diskusi tentang keberlanjutan biodiesel yang digelar di Jakarta pada Kamis (24/10/2024) dihadiri InfoSAWIT, Kailani mengutarakan peran penting petani dalam rantai industri biodiesel dan mengingatkan bahwa kepentingan mereka tidak boleh diabaikan.
Kailani, yang juga berperan sebagai penyidik senior di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mengungkapkan bahwa ia sering terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi petani kecil. “Buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Ini sangat merugikan petani. Karena itu, kami di Perisai bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) akan terus mengawasi kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama untuk memastikan kemitraan antara petani dan pengusaha berjalan adil,” ungkapnya.
Acara diskusi tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit”. Dalam kata sambutannya, Kailani menekankan bahwa tantangan petani sawit tidak hanya sebatas penyediaan bibit atau peremajaan lahan, tetapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri sawit secara keseluruhan.
BACA JUGA: SPKS: Keterlibatan Petani Sawit Swadaya, Kunci Sukses Program Biodiesel Indonesia
Ia juga menyinggung peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mendukung peremajaan tanaman sawit, terutama bagi petani yang memiliki lahan berusia di atas 25 tahun. “BPDPKS adalah dana yang berasal dari petani. Maka, proses peremajaan ini harus dilakukan dengan tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak tanaman sawit yang sudah berumur lebih dari 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga,” ujar Kailani.
Selain itu, Kailani pula menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan harus benar-benar membumi, bukan sekadar rencana di atas kertas. Kemitraan dengan pelaku usaha harus berdampak langsung bagi kesejahteraan petani,” tambahnya.
Kailani pun mengakhiri diskusi dengan menggarisbawahi bahwa kebijakan biodiesel B50 harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit, bukan hanya untuk kepentingan pengusaha besar. “Kami akan terus mengawal kebijakan biodiesel ini agar tidak merugikan petani kecil. Kesejahteraan petani adalah yang utama,” tegasnya.
BACA JUGA: Perpres No. 132/2024: Langkah Strategis untuk Masa Depan Perkebunan Indonesia
Diskusi ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri biodiesel untuk terus memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, khususnya bagi para petani sawit yang menjadi bagian tak terpisahkan dari industri tersebut. (T2)
