InfoSAWIT, JAKARTA – Program biodiesel yang digagas pemerintah Indonesia telah menjadi salah satu upaya strategis dalam mencapai ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, agar tujuan besar ini dapat terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya dinilai sebagai elemen krusial yang tidak bisa diabaikan.
Perkebunan sawit swadaya mencakup sekitar 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menjadikan para petani kecil ini sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri biodiesel. Sebab itu, pemerintah perlu segera menetapkan pola kemitraan yang menguntungkan baik bagi perusahaan biodiesel maupun petani sawit swadaya, agar visi keberlanjutan yang diusung Presiden Joko Widodo dapat tercapai.
“Petani swadaya adalah pilar penting dalam rantai pasok kelapa sawit. Tanpa keterlibatan mereka, program biodiesel sulit mencapai optimalisasi,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, dalam acara Diskusi Keberlanjutan Biodiesel mengangkat tema “Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit”, yang digelar pada Kamis (24/10/2024) dihadiri InfoSAWIT, di Jakarta.
BACA JUGA: Potensi Tinggi Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Optimis Capai Swasembada Nasional
Lebih lanjut, Sabarudin menyampaikan bahwa sejak peluncuran program biodiesel pada tahun 2015, manfaat yang dijanjikan bagi petani sawit masih belum terasa sepenuhnya. Meski awalnya dirancang untuk mendorong kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel, pelaksanaan di lapangan masih belum merata.
“Sejak 2015, program biodiesel berjalan, tetapi kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel masih jauh dari harapan. Di Riau, misalnya, meskipun ada industri biodiesel di lima kabupaten, petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel,” ujar Sabarudin.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi SPKS, yang menilai bahwa perlu ada regulasi yang mewajibkan perusahaan biodiesel untuk bermitra dengan petani, khususnya di wilayah konsesi perusahaan. Menurut Sabarudin, tanpa kemitraan yang kuat, program biodiesel hanya akan menguntungkan pihak industri besar tanpa memberikan dampak nyata bagi petani.
Selain itu, Sabarudin juga menyinggung rendahnya produktivitas petani sawit swadaya yang hanya mencapai 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun, dibandingkan dengan produktivitas perusahaan besar yang mencapai 25 ton TBS per hektar per tahun. Menurutnya, peremajaan sawit rakyat (PSR), akses terhadap bibit unggul, dan pupuk harus menjadi fokus utama pemerintah baru untuk meningkatkan produktivitas petani.
