Greenpeace Kritik P&C RSPO 2024 Dianggap Melemahkan Perlindungan Deforestasi

Namun, Taufik juga mengapresiasi keputusan RSPO yang tetap melarang pengembangan lahan gambut. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia dan mencegah kebakaran lahan gambut yang sering menyebabkan kabut asap regional dan emisi gas rumah kaca. Ia mendesak RSPO untuk mempercepat kebijakan penghentian perkebunan sawit yang telah ada di lahan gambut agar ekosistem yang berharga ini tetap terjaga.

Menanggapi kritik yang dilontarkan, RSPO dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa standar ini disusun melalui proses panjang yang melibatkan seluruh anggota dalam mekanisme yang transparan dan inklusif. Standar tersebut diusulkan untuk diadopsi pada Sidang Umum RSPO di Bangkok, Thailand, yang akan digelar pada 13 November 2024.

Menurut sekretariat RSPO, salah satu aspek utama dari standar baru ini adalah penguatan komitmen terhadap hak asasi manusia, terutama hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal. RSPO memastikan bahwa tidak ada pengurangan dalam persyaratan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam revisi ini. Organisasi ini berkomitmen untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak agar mereka memiliki informasi yang memadai dan memberikan persetujuan sebelum ada pengembangan di lahan mereka.

BACA JUGA: SPKS: Keterlibatan Petani Sawit Swadaya, Kunci Sukses Program Biodiesel Indonesia

Untuk memperkuat implementasi FPIC, RSPO akan bekerja sama dengan anggota, termasuk petani dan LSM sosial, untuk memastikan penerapan standar ini di lapangan, terutama di wilayah yang masih menghadapi permasalahan terkait pengelolaan lahan.

Sejak 2005, RSPO telah melarang konversi hutan primer, dan sejak November 2018, larangan deforestasi diterapkan berdasarkan penilaian High Conservation Value (HCV) dan HCS. Dalam revisi 2024 ini, RSPO mengembangkan pendekatan HCV-HCS yang lebih terintegrasi untuk mengatasi tantangan implementasi. Pendekatan ini menekankan penggunaan proksi seperti penyimpanan karbon di atas dan di bawah tanah, serta merujuk pada Integrated HCV-HCSA Assessment Manual yang menggabungkan komponen dari HCSA Toolkit.

Standar Sertifikasi RSPO juga disesuaikan dengan kebijakan EUDR. Meskipun ada kemungkinan penundaan dalam implementasi EUDR, RSPO terus mempersiapkan kepatuhan bagi anggotanya. Dalam waktu dekat, RSPO akan meluncurkan sistem penelusuran digital baru bernama Prisma, yang memungkinkan anggota menyertakan data geolokasi sesuai EUDR, mempermudah pemenuhan Sertifikasi RSPO dan persyaratan EUDR.

BACA JUGA: Perisai Prabowo Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Biodiesel untuk Petani Sawit

Sebagai standar global, RSPO berupaya untuk tetap relevan dengan berbagai regulasi di seluruh yurisdiksi, termasuk ketentuan no-deforestasi, hak asasi manusia, tenaga kerja, dan isu keberlanjutan lainnya seperti kebijakan gender, pestisida, dan pengelolaan air.

Dengan implementasi P&C 2024, pihak RSPO berkomitmen untuk mempromosikan produksi minyak sawit berkelanjutan yang seimbang antara manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi. RSPO berharap dapat terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi standar ini berjalan dengan integritas dan transparansi tinggi, demi menciptakan industri minyak sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara global. (T1)