FGD Sawit Berkelanjutan Vol 16: Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Ia juga menekankan bahwa investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit dapat menjadi beban bagi petani sawit, terutama jika benih yang ditanam tidak produktif.

GPPI juga mendorong sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO sebagai standar untuk memasuki pasar ekspor dan menjamin harga jual yang lebih baik. Namun, tantangan pendanaan masih menghambat petani swadaya untuk memenuhi standar sertifikasi tersebut. Dedi menyatakan, “Saat ini pendampingan dari pemerintah sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan membekali petani dengan pengetahuan serta praktik budidaya terbaik.”

Selain itu, GPPI mendorong pembentukan kelembagaan koperasi di kalangan petani sawit agar mereka dapat memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menjual hasil panen. “Petani sawit swadaya perlu naik kelas, bukan hanya sebagai penjual tandan buah segar, tapi juga harus mampu menghasilkan produk olahan sawit yang memiliki nilai tambah,” tambah Dedi.

BACA JUGA: Harga Referensi (HR) Minyak Sawit November 2024 Menguat, BK US$ 124/Ton dan PE US$ 72,14/Ton

Kedepan GPPI berencana mempercepat pelaksanaan program sertifikasi karbon untuk perkebunan sawit, yang diharapkan akan mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon nasional.  Dedi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit. GPPI berharap upaya ini akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan menjadikan kelapa sawit Indonesia sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing global.

Sementara, Ignatius Ery Kurniawan, Pemimpin Redaksi InfoSAWIT, menyinggung perkembangan sektor kelapa sawit yang dinilai telah memberikan dampak besar pada perekonomian daerah terpencil di Indonesia. Menurutnya, keberadaan perkebunan sawit telah mengubah wilayah-wilayah pedesaan menjadi desa maju yang bahkan bisa berkembang menjadi kota atau provinsi, meski perjalanan ini membutuhkan waktu puluhan tahun.

“Keberpihakan sektor sawit hari ini bukan lagi sekadar membangun kebun, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujar Ery. Saat ini, dari 38 provinsi di Indonesia, sebagian besar memiliki pendapatan daerah yang didukung oleh sektor kelapa sawit. Hal ini, lanjut Ery, memperlihatkan bahwa sektor sawit memiliki peran strategis dalam memajukan daerah.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode IV-Oktober 2024 Tertinggi Rp 3.149,59/Kg

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membantu petani, terutama dalam membentuk kelembagaan seperti koperasi. Dukungan ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengingat banyak petani masih bekerja secara individu tanpa dukungan kelembagaan yang kuat.

Selain pembentukan kelembagaan, Ery menyoroti kebutuhan besar akan pendanaan untuk peremajaan kebun sawit rakyat, terutama melalui subsidi dari BPDP-KS. Dukungan ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit dan membantu petani menjalankan praktik budidaya yang berkelanjutan. Ia menyebut bahwa praktik budidaya sawit rakyat saat ini masih jauh dari standar keberlanjutan, sehingga membutuhkan bimbingan dan dukungan finansial agar petani bisa mencapai produktivitas maksimal.