InfoSAWIT, JAKARTA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menyerahkan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik terkait Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Penyerahan laporan dilakukan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian hingga asosiasi industri sawit.
Laporan tersebut diterima oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, serta perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan industri seperti BPDPKS, CPOPC, APKASINDO, GAPKI, dan APROBI juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Yeka Hendra Fatika menekankan pentingnya kajian ini sebagai langkah strategis untuk mencegah maladministrasi dalam tata kelola industri sawit. “Industri kelapa sawit memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun kompleksitas tata kelolanya kerap memunculkan tantangan administratif yang dapat berdampak pada berbagai sektor,” ujarnya dikutip InfoSAWIT, dari laman resmi Ombudsman, Senin (18/11/2024).
BACA JUGA: Genjot Produktivitas Sawit Rakyat, Bisa Dukung Kebijakan Mandatori Biodiesel B50
Kajian ini, menurut Yeka, bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan para pelaku industri untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan industri sawit. “Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam memperbaiki sistem tata kelola sawit, baik dari aspek perizinan, pengelolaan lahan, maupun distribusi hasil produksi,” tambahnya.
Penyerahan laporan ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman untuk mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan permasalahan maladministrasi dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.
Acara ini juga diwarnai dengan diskusi lintas sektor mengenai tantangan dan peluang pengelolaan sawit, termasuk peran sawit dalam mendukung program nasional seperti biodiesel dan kedaulatan energi. (T2)
