InfoSAWIT, PALANGKA RAYA – Perkebunan kelapa sawit mendominasi penggunaan lahan di Kalimantan Tengah dengan luas mencapai 2,3 juta hektare. Angka ini berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Senator Agustin Teras Narang menilai bahwa potensi besar ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Dari luas lahan tersebut, pemerintah provinsi diproyeksikan akan menerima dana bagi hasil sekitar Rp23,8 miliar pada 2025,” ungkap Teras dikutip InfoSAWIT dari Antara, Selasa (17/12). Jika ditotal dari seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, penerimaan bisa mencapai Rp117,89 miliar. Kabupaten Kotawaringin Timur disebut akan menjadi penerima terbesar dengan Rp16,6 miliar, sementara Barito Selatan mendapat bagian terendah sebesar Rp2,56 miliar.
Namun, menurut Teras, penerimaan tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan sektor pertambangan yang memberikan kontribusi Rp1,79 triliun kepada provinsi. “Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perkebunan,” tegas mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode itu.
BACA JUGA: Bumitama Teken Kerjasama Kelola Hutan Kemasyarakatan Seluas 1.909 di Kalteng
Teras menyoroti pentingnya hilirisasi produk sawit sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi. “Produksi dari 2,3 juta hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah, khususnya Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah dari sumber daya alam. Selama ini, menurutnya, sebagian besar penerimaan lebih banyak mengalir ke pusat dibandingkan ke daerah penghasil. “Pemerintah pusat perlu meninjau kembali kebijakan ini agar daerah mendapat manfaat yang lebih besar,” imbuhnya.
Selain hilirisasi, Teras juga menyerukan pentingnya pengembalian hasil produksi sawit untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas yang harus diwujudkan di daerah penghasil sawit.
BACA JUGA: PTPN IV Regional III Perluas Penyediaan Bibit Sawit Unggul di Riau
“Kita harus memastikan bahwa meskipun perkebunan sawit berkembang, pembangunan jalan, layanan kesehatan, dan sistem pendidikan tidak tertinggal. Ini adalah hak masyarakat lokal yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk mengawasi investasi di sektor ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Potensi besar ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan daerah dan rakyat. Kita tidak boleh lengah,” pungkasnya. (T2)
