Akademisi dan Peneliti Kritik Sistem Informasi Dasbor Nasional, Kurang Transparansi, Rentan Moral Hazard

InfoSAWIT, JAKARTA – Akademisi dan peneliti mengkritisi keberadaan Dasbor Nasional, sistem informasi yang diusung pemerintah untuk mendukung tata kelola komoditas berkelanjutan. Sistem ini dinilai tidak transparan, berpotensi menciptakan moral hazard dalam birokrasi, dan belum menjadi instrumen tata kelola yang efektif.

Grahat Nagara, Akademisi STHI Jentera, menekankan bahwa sistem informasi seperti Dasbor Nasional harus memastikan tidak menjadi celah bagi moral hazard di kalangan birokrasi. “Sebagian besar sistem informasi yang ada saat ini tidak terbuka untuk publik. Tidak ada satupun informasi berbasis ketertelusuran yang terbuka dan dapat menjadi dasar uji akuntabilitas publik,” ujarnya dalam keterangan resminya kepada InfoSAWIT, Kamis (19/12/2024).

Grahat menyoroti kasus ekspor ilegal minyak sawit sebagai contoh, di mana sistem informasi yang dikelola pemerintah seharusnya dapat digunakan untuk mengendalikan pertukaran data dan mencegah asimetri informasi. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu merevisi daftar informasi yang dikecualikan dari akses publik.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 18-24 Desember 2024 Anjlok Rp 115/Kg

“Keputusan Sekjen Kementerian Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, misalnya, menutup data perizinan dan peta perkebunan dengan alasan menjaga kekayaan alam Indonesia. Namun, justru publik yang berkepentingan terhadap dampak kebijakan eksploitasi sumber daya alam tidak bisa mengakses data tersebut,” jelas Grahat.

Sayyidatihayaa Afra, Peneliti Satya Bumi, juga mengkritisi kebijakan Dasbor Nasional yang tidak transparan dan membatasi akses publik. Menurutnya, sistem informasi terkait komoditas berkelanjutan seharusnya dibangun dengan kredibilitas tinggi agar mampu meningkatkan daya saing komoditas di pasar global.

Ia juga menyoroti pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia dalam pertemuan Joint Task Force (JTF) di Brussel, yang mempermasalahkan persyaratan transparansi dalam European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). “Pemerintah berdalih bahwa berbagi data kepada negara lain melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak melarang berbagi data, kecuali data individu tanpa persetujuan,” ujar Hayaa.

BACA JUGA: Mendag Lepas Ekspor 10 Kontainer Produk Oleokimia Senilai Rp6,75 Miliar ke India

Menurutnya, kewajiban transparansi, keterlacakan data, dan uji tuntas yang diwajibkan dalam EUDR justru dapat menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola komoditas Indonesia. “Dasbor Nasional seharusnya dirancang untuk mendukung akuntabilitas, bukan sekadar menjadi alat administratif,” tegas Hayaa.

Kritik terhadap Dasbor Nasional menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas sistem ini dalam mendukung tata kelola berkelanjutan. Selain itu, kebijakan yang menutup akses publik terhadap data dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan meningkatnya tuntutan global seperti EUDR, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem informasi yang lebih inklusif, transparan, dan mendukung penguatan tata kelola komoditas berkelanjutan. Tanpa perubahan signifikan, Dasbor Nasional berisiko menjadi kebijakan yang tidak efektif dan kontra produktif bagi upaya tata kelola sumber daya alam di Indonesia. (T2)