InfoSAWIT, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Rino Afrino, mengungkapkan bahwa dalam dua minggu terakhir pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian terkait pembentukan badan khusus sawit. Upaya ini bertujuan untuk mendorong agar gagasan tersebut sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan kami adalah mendorong terwujudnya badan ini agar sampai ke tangan beliau. Jadi, Presiden mendapatkan dokumen atau keterangan yang mampu menjelaskan manfaat besar yang dapat dihasilkan dari pembentukan badan ini,” kata Rino, dalam diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Kementerian Pertanian (Kementan), dihadiri InfoSAWIT, di Jakarta, pada Kamis (19/12/2024).
Dari pembicaraan tersebut, muncul isu menarik mengenai dampak pembentukan badan khusus ini terhadap penerimaan negara. Salah satu poin penting yang dibahas adalah apakah badan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor sawit. Menurut Rino, hal ini menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai keluhan yang ada selama ini.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Jumat (20/12), Harga CPO Mingguan Melorot 4,32 Persen
“Jawabannya adalah ya, karena jika ada badan yang lebih terorganisir, lebih rapi, dan didukung validasi data yang baik, optimalisasi sektor ini akan lebih mudah dilakukan. Yang paling penting adalah peningkatan penerimaan negara,” jelasnya.
Rino menambahkan, ada potensi penerimaan negara dari sektor sawit yang bisa meningkat hingga dua atau tiga kali lipat dari yang ada saat ini. Potensi besar ini, menurutnya, belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Sementara itu, Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan, Sadino, menyatakan bahwa jika badan khusus sawit dibentuk, entah namanya BOSI atau badan khusus sawit, semestinya badan tersebut harus fokus mempercepat penyelesaian masalah di sektor sawit.
BACA JUGA: Kemendag Tingkatkan Pengawasan Distribusi Minyakita Jelang Natal dan Tahun Baru
“Badan khusus ini penting untuk mengatasi kekacauan yang ada saat ini. Jika sektor sawit memiliki otoritas yang kuat dan langsung berhubungan dengan Presiden, maka regulasi tidak lagi dianggap mutlak atau sebagai ‘kitab suci’,” ujarnya.
