InfoSAWIT, SIWALALAT – Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tebu dalam waktu dekat akan memulai operasinya di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan dengan perusahaan sebelumnya.
Tiga perusahaan yang akan beroperasi tersebut meliputi PT. Fisqa Mulia Maha Karya sebagai perusahaan induk serta dua sub-perusahaan lainnya. Berdasarkan rencana, perusahaan-perusahaan ini akan mengelola lahan seluas 250.000 hektare untuk perkebunan sawit dan tebu. Namun, warga setempat cemas akan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial mereka.
Kekhawatiran warga tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD SBT melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kecamatan Siwalalat pada Sabtu (8/3/2025). Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua, merespons kekhawatiran tersebut dengan menyatakan akan menginterupsi pemerintah daerah agar mempertimbangkan ulang masuknya tiga perusahaan tersebut.
BACA JUGA: Kejagung Resmi Serahkan 221 Ribu Hektare Lahan Sawit ke BUMN untuk Ketahanan Pangan
“Sebagai ketua komisi, saya akan menginterupsi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan masuknya perusahaan-perusahaan itu di Siwalalat,” tegas Yanlua dilansir InfoSAWIT dari KBRN RRI, Senin (10/3/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kehadiran perusahaan-perusahaan ini dikhawatirkan akan mengeksploitasi hutan produksi milik masyarakat. Selain itu, potensi konflik sosial akibat penguasaan lahan oleh perusahaan juga menjadi perhatian utama.
Selain membahas masuknya perusahaan perkebunan, kunjungan kerja Komisi I DPRD SBT juga mengungkap berbagai permasalahan lain di kecamatan tersebut. Salah satunya adalah kurang optimalnya pelayanan pemerintahan akibat minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa jabatan dalam struktur organisasi kecamatan diketahui masih kosong karena keterbatasan pegawai.
BACA JUGA: Anggota DPRD Batanghari Tersangkut Kasus Penipuan DO Sawit, PKB Belum Beri Sikap Resmi
Dalam aspek pengelolaan anggaran desa, masyarakat berharap agar Pemkab SBT segera menjadwalkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal ini dinilai penting agar pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dengan kepemimpinan kepala desa definitif.
“Semua aspirasi yang disampaikan warga telah kami catat. Kami menemukan bahwa kurangnya tenaga ASN di kecamatan serta kekosongan beberapa posisi dalam struktur pemerintahan berdampak pada pelayanan masyarakat. Kami juga akan mendorong Pemkab untuk segera menggelar Pilkades demi optimalisasi pengelolaan anggaran desa,” terang Yanlua.
Dengan berbagai aspirasi dan persoalan yang ditemukan dalam kunjungan ini, masyarakat Kecamatan Siwalalat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memberikan solusi terbaik, terutama dalam menyikapi kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan yang menuai polemik. (T2)
