InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah perhatian pada kinerja ekspor dan tekanan dari luar negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kabar penting yang ditunggu banyak pelaku industri sawit. Dalam sebuah sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4), ia mengumumkan langkah baru pemerintah: pemangkasan bea keluar untuk ekspor crude palm oil (CPO).
Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian angka. Menurut Sri Mulyani, pemangkasan ini setara dengan pengurangan beban hingga 5 persen bagi pelaku usaha. “Bea keluar untuk CPO akan kami lakukan pemangkasan. Ini setara dengan pengurangan beban hingga 5 persen,” ujarnya tegas di hadapan peserta sarasehan.
Langkah ini datang di saat yang krusial. Industri sawit nasional saat ini berada dalam tekanan, salah satunya akibat kenaikan tarif pajak impor dari Amerika Serikat yang mencapai 32 persen. Bagi banyak eksportir, ini menjadi beban ganda yang menekan daya saing CPO Indonesia di pasar global.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 11-17 April 2025 Turun Rp67,41 per Kg
Namun Sri Mulyani tidak berhenti di situ. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat proses penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard, terutama terhadap produk impor yang dinilai merusak keseimbangan pasar domestik.
“Permintaan agar bea masuk anti-dumping dan safeguard bisa dilakukan lebih cepat, hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kami lakukan bersama kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya, merujuk pada permintaan langsung dari Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian.
Lebih jauh, Sri Mulyani menyebut seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh di bidang pajak, bea dan cukai, serta penyederhanaan prosedur ekspor-impor. Ia menyebutkan bahwa langkah-langkah ini dilakukan bukan semata demi angka, tapi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berdaya saing.
BACA JUGA: ISPO Baru Akhirnya Diteken Prabowo, Aturan Sawit Kini Lebih Luas dan Tegas
“Kami akan terus mendorong reformasi yang benar-benar mengurangi beban pelaku usaha. Sesuai arahan Presiden, ini waktu yang tepat untuk kontraksi dan reformasi yang lebih ambisius,” ungkapnya.
Bagi para pelaku industri sawit, sinyal ini menjadi titik terang di tengah ketidakpastian. Pemerintah tak hanya mendengar keluhan, tapi juga mulai bertindak. Dan reformasi fiskal kali ini tampaknya akan terasa langsung hingga ke jantung perkebunan. (T2)
