Penegakan Aturan Hutan vs Stabilitas Kredit, Sektor Sawit Jadi Titik Rawan Perbankan

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketegangan antara agenda penertiban kawasan hutan dan keberlangsungan industri sawit kini menyeret perhatian sektor perbankan. Di tengah upaya pemerintah menegakkan aturan kehutanan, sektor keuangan menghadapi dilema baru: menjaga kualitas kredit di tengah ketidakpastian regulasi lahan.

Pasalnya, sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit yang terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan masih menjadi objek agunan kredit perbankan. Jika status hukum lahan tersebut menjadi bermasalah, risiko non-performing loan (NPL) pun meningkat, memicu efek domino yang bisa mengguncang stabilitas sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Januari 2025, rasio NPL di sektor pertanian yang mencakup industri CPO mencapai 2%, tertinggi dalam lima bulan terakhir. Meski sedikit membaik dari 2,02% pada Januari 2024, tren ini menandakan tekanan yang belum mereda.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Meningkat Pada Rabu (23/4), Harga Minyak Sawit di Bursa Malaysia Naik

Di sisi lain, data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit ke sektor ini mencapai Rp553 triliun—sekitar 7,19% dari total kredit nasional. Besarnya eksposur ini membuat sektor sawit tak bisa dipandang enteng dari perspektif risiko makroekonomi.

Bank-bank besar mulai menunjukkan sikap waspada. Bank Danamon, misalnya, menyebutkan bahwa meski NPL sawit di bawah 0,1%, mereka tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan membatasi eksposur sawit di bawah 5% dari total kredit.

CIMB Niaga mengambil posisi netral. “Kami tidak melihat konsentrasi risiko yang signifikan di sektor ini,” ungkap Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan dilansir InfoSAWIT dari Kontan, Kamis (24/4/2025). Namun, ia menekankan pentingnya kepatuhan debitur terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan sebagai prasyarat utama pembiayaan.

BACA JUGA: Di Balik Laporan Gelap 2024: Ketika Suara Pembela Lingkungan Dikepung Oligarki dan Represi

Sementara itu, Bank Central Asia (BCA) hanya memberikan kredit kepada pelaku usaha sawit yang telah tersertifikasi ISPO atau RSPO. “Kami juga menerapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi lonjakan NPL,” kata EVP Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn.

Fenomena ini memunculkan tantangan besar bagi pembuat kebijakan: bagaimana menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan tanpa menciptakan gejolak baru di sektor keuangan. Jika polemik kawasan hutan tak segera diberi kejelasan hukum, bukan tak mungkin risiko sistemik di sektor perbankan menjadi kenyataan. (T2)