Penegakan Hukum Sawit di Kawasan TNTN Harus Sentuh Pabrik Sawit dan Trader

Tak hanya RSPO dan pembeli, Zazali juga mendorong pemerintah melalui lembaga sertifikasi ISPO untuk bertindak. Ia meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan penerima sertifikat ISPO yang diduga menerima pasokan dari TNTN. Jika terbukti, sertifikat ISPO harus segera dicabut.

“Ini bukan sekadar masalah legalitas, tetapi menyangkut reputasi dan integritas sistem sertifikasi sawit Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

TNTN selama ini dikenal sebagai kawasan konservasi yang kritis akibat alih fungsi lahan secara ilegal untuk perkebunan sawit. Berbagai upaya penertiban telah dilakukan pemerintah melalui Satgas PKH. Namun, Zazali menilai penanganan yang hanya menyasar petani tidak akan menyelesaikan akar persoalan tanpa menindak pelaku di level industri.

BACA JUGA: Satgas PKH Bergerak, Tegaskan Penataan Sawit di Kawasan Hutan Harus Segera Dilakukan

Dengan pernyataan ini, PURAKA mendorong pendekatan penegakan hukum berbasis rantai pasok (supply chain-based enforcement) sebagai langkah nyata untuk membongkar jaringan pelaku yang selama ini bersembunyi di balik perusahaan legal tetapi terlibat dalam praktik ilegal. (T2)