Pupuk Kaltim dan Kementan Tegaskan Stok Pupuk Aman, Dukung Terwujudnya Swasembada Pangan

InfoSAWIT, JAKARTA – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan pupuk nasional sebagai fondasi penting menuju swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan agenda strategis Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” di Gedung Kementerian Pertanian, dihadiri InfoSAWIT di Jakarta, Selasa (26/8).

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, memaparkan bahwa hingga semester I-2025, realisasi produksi mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi itu terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia. Sementara distribusi pupuk bersubsidi tercatat 500 ribu ton, yang disalurkan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

BACA JUGA: Konflik Lahan dan Jual Beli Kapling Plasma, Jadi Persoalan Lain di Kebun Sawit

“Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini menjadi bukti nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Gusrizal.

Dari sisi pemerintah, Kapoksi Pupuk Bersubsidi Ditjen PSP Kementan, Sry Pujiati, memastikan stok pupuk bersubsidi 2025 aman. Tahun ini dialokasikan 9,55 juta ton senilai Rp44 triliun bagi 14,9 juta petani penerima. Hingga 25 Agustus, realisasi penyaluran sudah mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen.

“Isu kelangkaan pupuk tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi dilakukan bertahap. Sistem e-RDKK juga terus disempurnakan agar lebih transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.

BACA JUGA: Kebijakan DHE, Membuat Petani Sawit Menanggung Beban?

Meski begitu, petani menilai tantangan masih ada. Wakil Sekretaris Jenderal KTNA, Zulharman Djusman, menyinggung hambatan birokrasi dalam penyaluran pupuk, keterbatasan jumlah penyuluh, hingga akses digital di pedesaan.

“Sosialisasi e-RDKK harus terus diperkuat. Banyak petani kesulitan karena terbatasnya infrastruktur dan teknologi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Padi Irigasi dan Rawa Direktorat Serealia, Mochamad Nurhidayat, menekankan strategi peningkatan produksi pangan juga ditempuh melalui perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik.
“Pemerintah hadir untuk memastikan pupuk tersedia, produksi pangan meningkat, dan petani terlindungi. Dengan sinergi pemerintah, BUMN, dan petani, kita optimistis swasembada pangan bisa diwujudkan,” tandasnya. (T2)