Wamenlu: Standar Keberlanjutan Harus Bersifat Universal, Bukan Hanya Nilai Barat

InfoSAWIT, NUSA DUA – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, menegaskan pentingnya menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai standar universal, bukan sekadar interpretasi sepihak dari negara atau kawasan tertentu. Hal itu ia sampaikan dalam pidato kunci pada Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 and Price Outlook 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Di hadapan pelaku industri sawit nasional dan internasional, Havas menyoroti bahwa dinamika geopolitik global saat ini semakin memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan perdagangan dunia. “Kita tengah melihat bagaimana geopolitik kini telah memasuki ruang bisnis dan ekonomi. Banyak perusahaan besar bahkan belum siap mengantisipasi dampaknya terhadap keputusan bisnis mereka,” ujarnya pada acara yang dihadiri InfoSAWIT tersebut.

Ia mencontohkan, sejumlah perusahaan energi dan sumber daya alam di berbagai kawasan kini menghadapi ketidakpastian akibat perubahan kebijakan dan konflik geopolitik. “Kita melihat adanya weaponization di berbagai sektor—ekonomi, perdagangan, bahkan teknologi—yang kini digunakan sebagai instrumen kekuatan politik,” katanya.

BACA JUGA: Ketua Panitia IPOC 2025: Dua Dekade Menyatukan Komunitas Sawit Dunia

Diversifikasi Pasar dan Risiko Baru

Havas juga menekankan pentingnya diversifikasi pasar bagi industri sawit Indonesia, mengingat meningkatnya ketidakpastian di pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperluas kerja sama dagang dengan negara-negara di Amerika Latin dan Afrika.

“Baru-baru ini kita menandatangani kesepakatan dagang senilai sekitar 500 juta dolar AS di Amerika Latin. Afrika juga menjadi pasar potensial dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa. Kami sedang menjajaki kerja sama dengan Afrika Selatan dan Nigeria, termasuk di sektor produk nabati seperti minyak sawit,” jelasnya.

Menurutnya, langkah diversifikasi ini tidak hanya memperluas pasar ekspor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik global. “Kita harus menempatkan diri sebagai pemain yang tangguh, bukan hanya pengikut arus kebijakan global,” tegas Havas.

BACA JUGA: Edy Martono: Industri Sawit Indonesia Terbukti Tangguh, Kini Saatnya Bertransformasi Menuju Sawit Berkelanjutan Global

Dalam bagian lain pidatonya, Havas menyingung pentingnya melihat sustainability tidak hanya dari aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang telah diakui sebagai prinsip hukum internasional.

“Sustainability bukan hanya soal menjaga lingkungan. Ia juga berbicara tentang pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Ketiganya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan bukanlah nilai eksklusif milik negara Barat. “Jika sustainability adalah prinsip hukum internasional, maka standarnya harus universal. Tidak bisa ada negara atau kawasan yang memaksakan standarnya sendiri dan mengklaim lebih berkelanjutan dari yang lain,” tambahnya.

Indonesia dan Peran BRICS

Sebagai anggota baru kelompok ekonomi BRICS, Indonesia, kata Havas, kini memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keseimbangan tata ekonomi global. Ia menyebutkan bahwa isu ketahanan pangan dan keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari deklarasi BRICS yang baru.

BACA JUGA: Menjaga Akuntabilitas Sawit Global

“Dalam deklarasi BRICS, khususnya paragraf 69 dan 88, ditegaskan peran negara-negara anggota dalam memperkuat sistem pangan global yang berkelanjutan, termasuk pengakuan terhadap peran petani kecil, perempuan, dan komunitas lokal,” ujarnya.

Havas menutup pidatonya dengan menyerukan kolaborasi lintas sektor dan negara untuk memastikan industri sawit Indonesia dapat terus berkembang di tengah tantangan global.
“Kita harus percaya diri, karena sawit bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi juga simbol ketahanan dan kemandirian bangsa,” pungkasnya. (T2)