Menakar Daya Rusak Banjir Sumatra dan Jalan Panjang Mitigasi yang Terabaikan

InfoSAWIT, BANDUNG – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra datang tanpa banyak peringatan. Dalam tempo singkat—hanya satu hingga tiga hari—curah hujan setara hujan sebulan tumpah ke bumi sekaligus. Volume airnya bukan main. Secara kasar, kekuatannya setara 2,24 kali isi Waduk Jatiluhur yang berkapasitas sekitar 2,4 miliar meter kubik. Tidak mengherankan bila kerusakan yang ditinggalkan begitu parah dan korban yang jatuh demikian besar.

Data korban mencerminkan kedahsyatan itu: lebih dari seribu jiwa meninggal, ratusan dinyatakan hilang, dan hampir setengah juta orang terpaksa mengungsi. Angka ini memang masih jauh di bawah tragedi tsunami Aceh 2004 yang menelan sekitar 169 ribu korban jiwa. Namun, banjir dan tsunami memiliki kesamaan yang mengerikan: keduanya terjadi ketika air dalam jumlah sangat besar tumpah ke daratan secara serentak. Bedanya, tsunami dipicu gempa raksasa dalam hitungan detik, sementara banjir ekstrem lahir dari hujan yang menggila dalam hitungan hari.

Banjir Sumatra kali ini diperparah oleh kondisi bentang alam yang kehilangan penyangga alaminya. Aktivitas pertambangan dan pembalakan yang meninggalkan lahan “bersih dari vegetasi” membuat air mengalir tanpa hambatan. Kayu-kayu gelondongan berdiameter lebih dari 50 sentimeter dan panjang di atas empat meter hanyut terbawa arus, menghantam apa saja di depannya—rumah, jembatan, hingga fasilitas umum. Dalam kondisi normal, memindahkan kayu seberat tiga hingga delapan ton memerlukan alat berat. Namun saat banjir, massa air raksasa mengangkatnya dengan mudah.

BACA JUGA: Bentrok KSO Sawit Bengkalis, Kapolda Riau Dorong Pokja dan Pengamanan Resmi untuk Redam Konflik

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Di Aceh, misalnya, hujan harian mencapai 411 milimeter. Padahal kemampuan tanah menyerap air rata-rata hanya sekitar 200 milimeter. Ketika kapasitas tanah telah jenuh, infiltrasi berhenti. Seluruh air hujan yang turun berubah menjadi limpasan permukaan, menyatu menjadi arus besar yang menyapu apa pun di atas tanah. Ketinggian air rata-rata mencapai 40 sentimeter, bahkan di beberapa titik menembus satu hingga dua meter—cukup untuk menghanyutkan kayu raksasa sekalipun.

Untuk memahami skalanya, bayangkan jika Waduk Jatiluhur jebol. Jabodetabek akan terendam, dan dampaknya nyaris tak terbayangkan. Banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diperkirakan membawa volume air lebih dari dua kali lipat waduk tersebut. Di Aceh Tamiang saja, air yang tumpah diperkirakan mencapai 2,2 miliar meter kubik dalam sehari, belum termasuk kiriman dari daerah hulu. Di Tapanuli, Sumatra Utara, angkanya bahkan menembus 4,15 miliar meter kubik. Beruntung, Danau Toba yang mampu menampung sekitar 250 miliar meter kubik air menjadi “penyangga raksasa” yang mengurangi debit ke wilayah hilir.

Di tengah bencana, muncul kembali perdebatan klasik: hutan dan kebun sawit kerap dituding sebagai biang keladi. Namun penjelasan ini terlalu sederhana. Kota-kota seperti Jakarta, Bekasi, atau Semarang yang nyaris tak memiliki hutan dan sawit juga rutin dilanda banjir. Sebaliknya, Riau dengan luasan sawit terbesar justru relatif aman pada kejadian ini. Artinya, faktor penentu utama tetap volume air ekstrem yang turun bersamaan, dipengaruhi anomali iklim, perubahan suhu, hingga dinamika angin dan gravitasi bulan.

BACA JUGA: Usai Rentetan Bencana, Pemerintah Cabut Izin Sawit hingga Tambang di Sumatra

Di sinilah persoalan menjadi lebih luas. Pengelolaan sumber daya alam memang harus dievaluasi dan diperbaiki. Namun di saat yang sama, bangsa ini tak boleh terpecah oleh narasi yang justru menguntungkan kepentingan luar. Banyak negara maju telah lama mengeksploitasi hutannya, sementara Indonesia terus ditekan untuk menjadi “paru-paru dunia”. Sikap kritis diperlukan, tetapi harus berpijak pada kepentingan nasional.

Ironisnya, sebagian besar penguasaan lahan sawit, tambang, dan hutan tanaman industri justru berada di tangan asing atau segelintir elite. Saat bencana terjadi, kontribusi mereka nyaris tak sebanding dengan keuntungan yang diraup. Negara boleh saja menolak bantuan asing, tetapi semestinya tegas memaksa perusahaan-perusahaan besar—terutama yang mengeruk sumber daya alam—untuk mengembalikan sebagian keuntungannya bagi penanganan bencana. Angka ratusan triliun rupiah sejatinya bukan hal mustahil.

Di balik kehancuran, selalu ada pelajaran. Dampak sosial banjir jauh lebih berat daripada kerusakan fisik. Trauma kehilangan keluarga, mata pencaharian yang lenyap, dan rasa aman yang terkoyak dapat membekas bertahun-tahun. Pemerintah daerah dan pusat perlu memberi perhatian lebih pada pemulihan sosial, bukan sekadar membangun kembali infrastruktur.

BACA JUGA: Kebun Sawit Sitaan “Diputihkan”, Petani Sawit Nilai Negara Lebih Berpihak ke BUMN Ketimbang Rakyat

Ke depan, bencana ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Mitigasi tak bisa lagi bersifat tambal sulam. Pembangunan bendungan, embung, rorak, terasering, dan tanggul sungai harus dipercepat. Manajemen air di waduk mesti adaptif terhadap musim ekstrem. Pengawasan ketat di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan tak bisa ditawar. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan harus konsisten.

Indonesia memang berada di wilayah rawan bencana—gempa, perubahan iklim, hingga penyimpangan tata kelola. Karena itu, mitigasi harus ditempatkan sebagai prioritas nasional. Banjir Sumatra bukan sekadar musibah alam, melainkan cermin dari pilihan-pilihan kebijakan yang menuntut koreksi serius. Jika tidak, kita hanya akan menghitung korban berikutnya, bukan mencegahnya. (*)

Oleh: Memet Hakim / Pengamat Sosial dan Hidrologi

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.