Ketika Keberlanjutan Sawit Diperdebatkan: Catatan Akhir Tahun dari IPOC dan RSPO 2025

InfoSAWIT, JAKARTA – Jelang tutup tahun, sektor sawit Indonesia seolah sedang berdiri di depan cermin besar. Di satu sisi, ada gemerlap ruang konferensi internasional—RSPO Annual Roundtable 2025 dan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025—yang dipenuhi jargon keberlanjutan, grafik emisi, dan peta rantai pasok global. Di sisi lain, ada cerita yang lebih sunyi, petani kecil, legalitas lahan yang kusut, serta standar global yang kerap terasa jauh dari realitas di lapangan. Dua forum itu, jika dirangkai, menjadi potret penutup tahun yang jujur tentang arah, kegelisahan, dan tawar-menawar masa depan sawit.

Di panggung IPOC 2025, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno tampil dengan nada yang tidak sepenuhnya diplomatis. Di hadapan pelaku industri sawit dunia, ia berbicara lugas, keberlanjutan tak boleh lagi dipersempit menjadi daftar cek lingkungan yang menutup mata pada keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. “Keberlanjutan itu harus inklusif,” katanya, menegaskan bahwa standar global tidak boleh berubah menjadi tembok baru bagi negara berkembang dan petani kecil.

Pesan itu bukan muncul dari ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang regulasi Uni Eropa yang menuntut ketelusuran nyaris sempurna—ribuan titik data untuk satu komoditas. Bagi negara pengimpor, ini mungkin terlihat sebagai langkah penyelamatan hutan. Namun dari sudut pandang produsen, terutama petani kecil, ia lebih menyerupai labirin birokrasi yang sulit ditembus.

BACA JUGA: Wamendag Tinjau PT SMART Tbk Marunda, Perkuat Ekspor Sawit Berkelanjutan ke Pakistan

Havas menyebut regulasi tersebut, dalam diskusi di lingkaran BRICS, sebagai kebijakan yang “mengganggu pasar dan merusak kompetisi yang sehat”. Bahkan ia tak segan menyebutnya sebagai upaya perlindungan industri minyak nabati Eropa sendiri. Kritik itu akan dibawa Indonesia ke forum-forum internasional, dengan merujuk dua paragraf dalam dokumen BRICS—paragraf 69 dan 88—sebagai pijakan untuk menantang regulasi yang dinilai diskriminatif.

Yang paling terdampak, menurut Havas, adalah petani kecil. Ia menceritakan sembilan perempuan petani sawit, kopi, dan karet yang dibawa pemerintah ke Brussels dan London. Mereka bukan untuk melobi, melainkan untuk bercerita. Tentang formulir yang tak berujung, tentang tuntutan data yang tak sebanding dengan kapasitas teknologi di desa, tentang rasa tersisih dari pasar global yang katanya berkelanjutan. “Bagi petani kecil, memenuhi ribuan titik data itu hampir mustahil,” ujar Havas.

Namun kritik itu tidak berhenti sebagai keluhan. Ia menawarkan solusi, mekanisme Licensing Information Unit, merujuk pada kerangka FLEGT yang sudah disepakati Indonesia dan Uni Eropa. Dalam skema ini, data sensitif tetap berada di negara produsen, diverifikasi sesuai kebutuhan melalui satu pintu resmi. Sebuah jalan tengah antara tuntutan transparansi dan perlindungan terhadap petani kecil. Keberlanjutan, dalam kerangka ini, diposisikan sebagai proses yang manusiawi, bukan sekadar algoritma kepatuhan.

BACA JUGA: Dari Kuala Lumpur ke Bali, Sawit Diburu Pasar dan Dikejar Regulasi

Sementara itu, di ruang lain, RSPO Annual Roundtable 2025 menghadirkan refleksi yang lebih internal. Dua puluh tahun perjalanan Roundtable on Sustainable Palm Oil bukan kisah yang steril. Ia penuh gesekan, konflik, dan kompromi. Di balik logo orange dan sertifikat, ada satu mekanisme yang diam-diam menopang kredibilitas RSPO, sistem pengaduan. (T2)

Lebih lengkap baca Majalah InfoSAWIT Edisi Desember 2025