Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan Sawit, Tegaskan Tolak Alih Fungsi Hutan Adat

InfoSAWIT, SORONG — Ketegangan terjadi di Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, setelah Masyarakat Adat Klagilit Maburu mengusir seorang pria yang mengaku sebagai utusan perusahaan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ), Senin (19/1/2026). Pengusiran dilakukan karena pria tersebut dinilai terus membujuk warga agar menyerahkan hutan adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pria bernama Algius itu diusir dari rumah warga saat tengah melakukan pendekatan kepada Masyarakat Adat. Aksi tersebut disebut sebagai puncak kekesalan warga atas upaya berulang yang dinilai mengancam keberlanjutan hutan adat dan kehidupan komunitas setempat.

Tokoh Masyarakat Adat Klagilit Maburu, Ambrosius Klagilit, menuturkan bahwa pihaknya telah beberapa kali memperingatkan utusan perusahaan agar tidak memprovokasi masyarakat. Ia mengaku pernah bertemu dengan pria tersebut di Kampung Klasari, Distrik Moisegen, pada Desember 2025.

BACA JUGA: Wamendagri Luruskan Isu Sawit di Papua: Arahan Presiden Fokus Ketahanan Pangan dan Percepatan Pembangunan

“Saya sudah memperingatkan agar tidak merampas hutan adat dengan menghasut Masyarakat Adat. Itu akan merusak kerukunan yang selama ini kami jaga,” ujar Ambrosius dilansir InfoSAWIT dari laman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kamis (29/1/2026).

Janji Manis Dinilai Modus

Ambrosius menyebut meski telah diperingatkan, pihak perusahaan tetap mengirim utusan untuk mendekati Masyarakat Adat marga Klagilit Maburu. Berbagai janji disebut dilontarkan, mulai dari rumah layak huni, kendaraan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga uang kompensasi senilai Rp2 miliar.

“Semua itu hanya modus untuk menguasai hutan adat kami,” tegasnya.

BACA JUGA: GAPKI Dorong Intensifikasi Ketimbang Ekspansi Sawit Baru di Papua

Menurut Ambrosius, Masyarakat Adat secara tegas menolak kehadiran perkebunan sawit di tanah Papua. Ia menilai alih fungsi hutan adat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memutus relasi spiritual dan identitas Masyarakat Adat dengan tanah leluhur.

“Sawit bukan warisan leluhur. Bagi Masyarakat Adat Papua, sawit hanya akan mewariskan darah dan air mata bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hutan adat merupakan sumber kehidupan, ruang budaya, dan jati diri Masyarakat Adat. Karena itu, segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak hutan dan menghilangkan hak adat ditolak. Ambrosius juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turun tangan melindungi hutan adat dari praktik perampasan atas nama investasi.

BACA JUGA: Penuhi Perjanjian Kerja Sama, PT Pipit Citra Perdana Paparkan dan Bagikan SHP KUB PMPL

Perspektif Akademik

Peneliti Masyarakat Adat yang pernah melakukan studi pada Suku Moi Sorong, Margi Kurniawan, menyatakan memahami sikap penolakan Masyarakat Adat Klagilit Maburu. Menurutnya, kawasan hutan adat yang selama ini dijaga masyarakat bukan sekadar bentang alam, melainkan ruang hidup yang mencakup fungsi edukasi, budaya, spiritual, serta identitas kolektif.

“Atas dasar itu, wajar jika Masyarakat Adat marga Klagilit Maburu menolak kehadiran perusahaan sawit di atas tanah adat mereka,” kata Margi. (T2)