GAPKI: Legalitas Petani, Hambatan Replanting, dan Risiko Logistik Timur Tengah Jadi Tantangan Industri Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Industri kelapa sawit nasional masih menghadapi sejumlah tantangan strategis, mulai dari persoalan legalitas petani sawit rakyat, hambatan program peremajaan sawit rakyat (PSR), hingga dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu jalur ekspor.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengungkapkan, persoalan legalitas kebun petani masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan agar produktivitas dan keberlanjutan industri sawit dapat terjaga.

“Industri sawit masih menghadapi tantangan legalitas di tingkat petani rakyat. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah penting bagi kita bersama,” ujarnya dalam Konferensi Pers dan Buka Puasa Bersama GAPKI, yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (12/3/2026).

BACA JUGA: Mohammad Abdul Ghani Pimpin Agrinas Palma Nusantara, Berikut Susunan Lengkap Direksi Baru

Selain legalitas lahan, Eddy juga menyoroti hambatan dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (replanting) yang masih menjadi kendala di berbagai daerah.

Menurutnya, apabila program replanting berjalan optimal, maka target peningkatan produktivitas kebun petani dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi industri secara keseluruhan.

“Kami prihatin terkait petani yang masih menghadapi hambatan dalam replanting. Jika replanting berjalan baik maka target peningkatan produksi akan tercapai, sehingga persoalan ini perlu segera diselesaikan,” jelasnya.

BACA JUGA: GAPKI: Produksi Sawit 2025 Naik 7,2%, Industri Hadapi Tantangan Tata Kelola dan Tekanan Global

Konflik Global Dorong Harga CPO

Eddy menambahkan, situasi geopolitik global juga memberikan dampak ganda terhadap industri sawit. Konflik di sejumlah kawasan memang menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan, namun di sisi lain turut mendorong kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO).

Indonesia sendiri saat ini mengekspor produk sawit ke 177 negara dengan total volume mencapai sekitar 32,3 juta ton dan nilai ekspor sekitar US$35,8 miliar per tahun.

“Di satu sisi kita prihatin dengan adanya konflik global, namun di sisi lain kenaikan harga CPO juga menjadi salah satu penopang ekonomi,” ungkap Eddy.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Kamis (12/3), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat

Lebih lanjut Eddy menjelaskan bahwa konflik geopolitik juga berpotensi mengganggu jalur ekspor sawit Indonesia, khususnya ke kawasan Timur Tengah.

Volume ekspor sawit Indonesia ke kawasan tersebut mencapai sekitar 1,83 juta ton, yang sebagian besar melalui jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz.

Apabila jalur tersebut terganggu, kapal pengangkut sawit kemungkinan harus dialihkan melalui jalur alternatif seperti Cape Town di Afrika Selatan, yang dapat meningkatkan biaya logistik karena jarak pelayaran yang lebih panjang dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar.