Dari Komoditas ke Identitas: Fenomena “Sawitisasi” Nasionalisme Indonesia

Ketiga, fase konflik regulasi global (EUDR).
Menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi, Uni Eropa kembali mengeluarkan kebijakan anti-deforestasi (EUDR) yang memperketat akses pasar bagi komoditas sawit.

Alih-alih melakukan pembenahan struktural, pemerintah merespons dengan menyebut kebijakan tersebut sebagai diskriminatif dan memperkuat kampanye “Sawit Baik”.

“Pendekatan ini memperdalam narasi ‘kita versus mereka’ dan menggeser sawit dari isu teknokratis menjadi simbol perlawanan global,” tulis Faris.

BACA JUGA: Tantangan Global hingga Isu Negatif, CPOPC Soroti Kompleksitas Industri Sawit Indonesia

 “Sawitisasi” yang Terlembagakan

Fenomena palm-nationalism tidak hanya bersifat retoris, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam berbagai sektor.

Di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan beasiswa khusus bagi anak-anak dari keluarga petani sawit. Dalam ranah keagamaan, organisasi Islam turut mengembangkan ekonomi berbasis sawit di pesantren. Bahkan, militer dilibatkan dalam pengamanan perkebunan sebagai bagian dari perlindungan aset negara.

Ketiga sektor ini—pendidikan, agama, dan militer—menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi sawit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 24-30 April 2026 Turun Rp. 64,39 per Kg

Risiko di Balik Nasionalisme Sawit

Faris mengingatkan bahwa fenomena ini memiliki risiko serius. Ketika sawit dilekatkan dengan simbol nasionalisme, maka membelanya dianggap sebagai tindakan patriotik.

Sebaliknya, kritik terhadap sawit berpotensi dilabeli sebagai anti-nasional atau bertentangan dengan kepentingan negara.

“Situasi ini berbahaya karena dapat mengancam kebebasan sipil sekaligus menutupi persoalan nyata seperti deforestasi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial,” tulisnya.

BACA JUGA : Harga TBS Sawit Sumut Periode 22 –28 April 2026 Turun Rp. 42,63 per Kg

Lebih jauh, narasi tersebut juga berpotensi menjadi alat legitimasi bagi negara untuk menghindari tanggung jawab dalam memperbaiki tata kelola industri sawit.

Evolusi sawit dari komoditas ekonomi menjadi simbol nasional menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Dari isu pembangunan, geopolitik, hingga identitas, sawit kini berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan.

Tanpa pembenahan struktural, pendekatan berbasis identitas dikhawatirkan justru memperpanjang ketidakadilan sosial dan krisis lingkungan. “Orientasi pada identitas tidak boleh menutupi kebutuhan akan tata kelola yang adil dan berkelanjutan,” ungkap Faris dalam laporan tersebut. (T2)