Program “Brondol Sawit” Pasaman Barat Digenjot, Kolaborasi Perusahaan Sawit untuk Tekan Stunting

InfoSAWIT, PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui program “Brondol Sawit”, sebuah inisiatif kolaboratif yang menitikberatkan pada intervensi gizi sensitif terpadu dengan melibatkan perusahaan kelapa sawit.

Program ini dirancang untuk menyasar akar persoalan stunting, tidak hanya dari sisi asupan gizi, tetapi juga kondisi lingkungan dan kesejahteraan keluarga. Intervensi yang dilakukan mencakup renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban sehat, penyediaan akses air minum aman, sambungan listrik bersubsidi, hingga bantuan bahan bakar memasak berupa kompor dan gas.

Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, menegaskan pentingnya dukungan sektor swasta, khususnya perusahaan sawit, dalam percepatan penanganan stunting di daerah tersebut.

BACA JUGA: Bandar Sabu di Areal Kebun Sawit Simalungun Ditangkap, Polisi Amankan Barang Bukti Narkotika dan Uang Tunai

“Dukungan perusahaan kelapa sawit sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting. Kolaborasi ini sangat penting agar angka stunting dapat ditekan,” ujarnya di Simpang Empat, dilansir InfoSAWIT dai Antara, Selasa (5/5/2026).

Angka Stunting Masih 12,4 Persen

Berdasarkan data aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Agustus 2025, prevalensi stunting di Pasaman Barat tercatat sebesar 12,4 persen atau setara dengan 4.056 balita.

“Angka stunting ini yang terus kita upayakan agar dapat diturunkan dengan kolaborasi bersama perusahaan kelapa sawit,” tambahnya.

BACA JUGA: FORTASBI dan Petani Sawit Aceh Tamiang Bangun Rehabilitasi Lahan, Dorong Model Agro-Biodiversity

Selain kolaborasi dengan perusahaan sawit, Pemkab Pasaman Barat juga memperkuat strategi komunikasi perubahan perilaku dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Di sisi lain, kapasitas kader percepatan penurunan stunting (P3S) juga terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 dengan e-PPGBM Agustus 2025, terdapat 1.110 balita yang masuk kategori irisan masalah sosial-ekonomi dan stunting.

Dari jumlah tersebut, ditemukan berbagai persoalan mendasar, antara lain:

• 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni
• 60 balita belum memiliki akses jamban layak
• 69 balita tidak mendapatkan akses air minum aman
• 22 balita hidup dalam keluarga yang masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak
• 2 balita tinggal di rumah tanpa akses listrik PLN

“Kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan anak stunting miskin sebesar Rp1,41 miliar, mencakup perbaikan rumah, akses air minum, sumber penerangan, dan kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.

BACA JUGA: PTPN IV PalmCo Gandeng ITS Kembangkan Bensin Sawit untuk Lima Tahun Kedepan

Selain intervensi lingkungan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program pendukung berbasis perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Di antaranya pemberian makanan tambahan lokal melalui dinas kesehatan, prioritas akses Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, hingga bantuan langsung tunai dari dana desa.

Pemkab juga memastikan seluruh anak dan keluarga sasaran mendapatkan akses layanan dasar. Mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga dukungan pendidikan bagi anak putus sekolah melalui beasiswa atau program paket. (T2)