SPKS: Sertifikasi Sawit Tingkatkan Produktivitas Petani, BPDP Didorong Perkuat Dukungan Pendanaan

InfoSAWIT, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas petani sawit swadaya. Namun, upaya memperluas sertifikasi dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan investasi yang lebih besar dari pemerintah, terutama melalui pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Jumat (26/6/2026), SPKS menegaskan bahwa pembiayaan sertifikasi serta pendampingan petani perlu menjadi prioritas agar semakin banyak pekebun swadaya mampu memenuhi standar keberlanjutan nasional maupun internasional.

Selain pemerintah, SPKS juga mendorong perusahaan-perusahaan perkebunan sawit untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pembiayaan sertifikasi petani. Menurut organisasi tersebut, petani sawit rakyat selama ini menjadi pemasok utama bahan baku industri sehingga investasi terhadap peningkatan kapasitas dan sertifikasi petani merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memperkuat rantai pasok sawit berkelanjutan.

BACA JUGA: Pabrik Sawit Tanpa Kebun Dinilai Ganggu Tata Niaga Sawit, Khawatirkan Kaburkan Keterlacakan Pasokan

Dorongan tersebut diperkuat oleh temuan terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas petani sawit swadaya berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Saat ini, petani swadaya mengelola sekitar 41 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, namun produktivitasnya masih berada di bawah perkebunan skala besar.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan praktik budidaya yang baik melalui skema sertifikasi mampu meningkatkan produktivitas kebun antara 9 hingga 20 persen.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan pengalaman petani anggota SPKS membuktikan bahwa sertifikasi memang berdampak nyata terhadap peningkatan hasil produksi.

BACA JUGA: Kejagung Periksa Dua Perusahaan Sawit dalam Kasus Manipulasi Ekspor Sawit

Saat ini terdapat 13 koperasi yang menaungi sekitar 3.076 petani anggota SPKS dengan total areal mencapai 6.204 hektare yang telah memperoleh sertifikasi RSPO maupun ISPO. Menurutnya, setelah mengikuti proses sertifikasi, produktivitas kebun para anggota mengalami peningkatan.

“Sertifikasi meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola kebun secara lebih baik melalui penerapan standar operasional, penguatan kelembagaan koperasi, serta praktik budidaya yang sesuai Good Agricultural Practices (GAP),” ujar Sabarudin.

Ia menjelaskan, proses sertifikasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar administrasi, tetapi juga mencakup pelatihan teknis, pendampingan lapangan, penguatan organisasi petani, hingga penerapan sistem pengelolaan kebun yang lebih efisien. Seluruh aspek tersebut dinilai berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan petani.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode IV-Juni 2026 Turun Rp34,52 per Kg

Selain meningkatkan produksi, sertifikasi RSPO selama ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui penjualan kredit keberlanjutan (sustainability credits). Pendapatan tersebut dimanfaatkan koperasi untuk memperkuat sistem ketertelusuran, meningkatkan kapasitas anggota, membiayai operasional organisasi, serta mendukung investasi berkelanjutan di tingkat kebun.

Meski demikian, SPKS mengakui dalam beberapa tahun terakhir pasar kredit keberlanjutan mengalami perlambatan sehingga tidak seluruh kredit yang dihasilkan petani dapat terserap. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan insentif pasar yang lebih konsisten agar manfaat ekonomi dari sertifikasi tetap dapat dirasakan petani.

Menurut SPKS, implementasi sertifikasi ISPO ke depan juga harus dibarengi dengan skema insentif yang memberikan keuntungan nyata bagi petani sawit swadaya. Mengingat petani harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi, maka insentif yang diberikan perlu mampu menutup biaya tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.