SPKS: Sertifikasi Sawit Tingkatkan Produktivitas Petani, BPDP Didorong Perkuat Dukungan Pendanaan

“Insentif merupakan kunci agar sertifikasi benar-benar berkelanjutan. Petani sudah berinvestasi untuk memenuhi standar, sehingga negara dan pasar perlu memastikan adanya manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” kata Sabarudin.

SPKS menambahkan, biaya sertifikasi dan pendampingan hingga kini masih menjadi tantangan utama bagi sebagian besar petani swadaya. Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah memperkuat investasi melalui alokasi anggaran yang lebih memadai untuk memperluas akses sertifikasi.

Salah satu langkah yang dinilai paling strategis adalah memprioritaskan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui dana yang dikelola BPDP. Skema tersebut dinilai telah memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden mengenai ISPO yang membuka peluang penggunaan dana BPDP untuk mendukung pembiayaan sertifikasi.

BACA JUGA: BGA Perkuat Kapasitas Petani Sawit Swadaya di Ketapang Lewat Pelatihan Budidaya Berkelanjutan

Selain memperbesar pendanaan, SPKS juga meminta pemerintah menyederhanakan mekanisme pengajuan agar petani sawit swadaya lebih mudah mengakses program sertifikasi.

Menurut SPKS, percepatan sertifikasi berbasis dukungan pendanaan dari BPDP tidak hanya memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional, tetapi juga menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung target nasional produksi minyak sawit mencapai 100 juta ton pada 2045 melalui optimalisasi peran petani sebagai pelaku utama dalam rantai pasok sawit Indonesia. (T2)