InfoSAWIT, JAKARTA – Menurut Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, paradigma transmigrasi telah berubah. Negara tak lagi sekadar memindahkan warga ke kawasan baru, lalu selesai. Kini orientasinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi sekaligus masyarakat lokal yang hidup berdampingan di kawasan tersebut.
Karena itu, ketika terjadi persoalan tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi—seperti yang muncul di Kalimantan Selatan dan sejumlah wilayah di Riau—Kementerian Transmigrasi memilih turun langsung membantu penyelesaian, meski secara administratif sebagian kasus tak lagi berada dalam kewenangan kementerian.
Ada alasan yang sederhana, tapi kuat, mereka dulu datang sebagai transmigran. Mereka merasa masih menjadi bagian dari keluarga besar program negara itu. Dan negara, menurut Viva, tak boleh pergi ketika persoalan datang.
Di balik itu semua, ada satu komoditas yang menjadi denyut utama ekonomi kawasan transmigrasi, kelapa sawit.
Bagi Viva Yoga, sawit bukan semata urusan korporasi besar atau ekspor nonmigas. Sawit adalah sumber kehidupan jutaan keluarga—milik BUMN, milik pengusaha, sekaligus milik petani sawit. Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan kawasan transmigrasi memiliki sekitar 3,1 juta hektare area prioritas nasional dan eks-PIR Trans, dengan sekitar 600 ribu hektare di antaranya berkembang sebagai kebun sawit.
Saat berkunjung ke Kabupaten Bungo, Jambi, Viva melihat sendiri bagaimana program PIR Trans Sawit mengubah hidup warga. Tanah yang dulu diberikan negara, dikelola bersama pola kemitraan inti-plasma, kini telah menjadi milik mereka sendiri. Kebun itu menghasilkan, anak-anak mereka sekolah lebih tinggi, rumah-rumah tumbuh lebih baik, dan ekonomi desa bergerak.
“Bagi warga transmigrasi, sawit adalah rezeki,” begitu kira-kira kesan yang ia tangkap.
Namun masa depan transmigrasi, menurutnya, tak harus selalu sawit. Setiap wilayah punya takdir ekonominya sendiri, sawit di Sumatera, padi di Papua, kakao, durian, dan hortikultura di Sulawesi. Tugas pemerintah adalah menjadikan kawasan-kawasan itu pusat ekonomi baru, berbasis keunggulan lokal, agar kesejahteraan tak lagi hanya bertumpu di kota-kota besar. (T2)
Lebih lengkap baca majalah InfoSAWIT edisi Mei 2026
InfoSAWIT, JAKARTA – Menurut Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, paradigma transmigrasi telah berubah. Negara tak lagi sekadar memindahkan warga ke kawasan baru, lalu selesai. Kini orientasinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi sekaligus masyarakat lokal yang hidup berdampingan di kawasan tersebut.
Karena itu, ketika terjadi persoalan tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi—seperti yang muncul di Kalimantan Selatan dan sejumlah wilayah di Riau—Kementerian Transmigrasi memilih turun langsung membantu penyelesaian, meski secara administratif sebagian kasus tak lagi berada dalam kewenangan kementerian.
Ada alasan yang sederhana, tapi kuat, mereka dulu datang sebagai transmigran. Mereka merasa masih menjadi bagian dari keluarga besar program negara itu. Dan negara, menurut Viva, tak boleh pergi ketika persoalan datang.
BACA JUGA: Di Dalam Negeri: Pasokan Ketat, Ongkos CPO Membengkak
Di balik itu semua, ada satu komoditas yang menjadi denyut utama ekonomi kawasan transmigrasi, kelapa sawit.
Bagi Viva Yoga, sawit bukan semata urusan korporasi besar atau ekspor nonmigas. Sawit adalah sumber kehidupan jutaan keluarga—milik BUMN, milik pengusaha, sekaligus milik petani sawit. Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan kawasan transmigrasi memiliki sekitar 3,1 juta hektare area prioritas nasional dan eks-PIR Trans, dengan sekitar 600 ribu hektare di antaranya berkembang sebagai kebun sawit.
Saat berkunjung ke Kabupaten Bungo, Jambi, Viva melihat sendiri bagaimana program PIR Trans Sawit mengubah hidup warga. Tanah yang dulu diberikan negara, dikelola bersama pola kemitraan inti-plasma, kini telah menjadi milik mereka sendiri. Kebun itu menghasilkan, anak-anak mereka sekolah lebih tinggi, rumah-rumah tumbuh lebih baik, dan ekonomi desa bergerak.
BACA JUGA: Sawit Ditengah Dilema Efisiensi Produksi dan Tuntutan Keberlanjutan
“Bagi warga transmigrasi, sawit adalah rezeki,” begitu kira-kira kesan yang ia tangkap.
Namun masa depan transmigrasi, menurutnya, tak harus selalu sawit. Setiap wilayah punya takdir ekonominya sendiri, sawit di Sumatera, padi di Papua, kakao, durian, dan hortikultura di Sulawesi. Tugas pemerintah adalah menjadikan kawasan-kawasan itu pusat ekonomi baru, berbasis keunggulan lokal, agar kesejahteraan tak lagi hanya bertumpu di kota-kota besar. (T2)
Lebih lengkap baca majalah InfoSAWIT edisi Mei 2026
