InfoSAWIT, JAKARTA – Perempuan menjadi bagian penting dalam rantai industri kelapa sawit, tetapi akses terhadap sumber daya, kesetaraan upah, hingga peningkatan kapasitas masih menjadi persoalan. Pemerintah kini mendorong pengarusutamaan gender agar keterlibatan perempuan di sektor sawit tidak berhenti pada aspek tenaga kerja, tetapi juga membuka ruang produktivitas yang lebih besar.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pedoman pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit tidak dirancang untuk menambah beban perusahaan. Pedoman tersebut justru diarahkan untuk memastikan hak-hak perempuan yang bekerja dan terlibat dalam sektor perkebunan sawit dapat terpenuhi.
“Pedoman pengarusutamaan gender di sektor perkebunan sawit ini bukan untuk mempersulit perusahaan, tetapi bagaimana kita ingin agar perempuan-perempuan yang terlibat di sektor perkebunan sawit ini bisa lebih produktif lagi,” kata Arifah dalam acara Sosialisasi Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit di Jakarta, Rabu.
BACA JUGA: Inpres Karhutla Disorot, Sawit Watch Nilai Perlindungan Buruh Sawit Terabaikan
Menurut dia, perempuan di sektor perkebunan masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan. Salah satunya berupa keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dapat menunjang pekerjaan dan produktivitas.
Dilasir InfoSAWIT dari Antara, Senin (14/9/2026), persoalan kesetaraan upah juga masih menjadi perhatian. Selain itu, perempuan dinilai belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan.
Fasilitas bagi Pekerja Perempuan
Arifah menilai kebutuhan pekerja perempuan juga perlu dilihat dari kondisi keluarga. Bagi pekerja yang memiliki anak balita, misalnya, keberadaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak atau daycare menjadi penting.
BACA JUGA: Unilever Jadikan India Blueprint Pertumbuhan Pasar Berkembang, FMCG Jadi Andalan
“Begitu juga dengan mereka yang mempunyai anak-anak balita. Itu perlu difasilitasi dengan tempat bermain atau daycare sehingga anak-anak ini bisa tumbuh kembang di tempat yang baik,” ujarnya.
Kementerian PPPA selanjutnya akan mendorong sosialisasi pedoman tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit.
Penerapan pedoman juga akan dilakukan dengan pendekatan evaluatif. Pemerintah berencana turun langsung ke sejumlah perusahaan untuk melihat bagaimana modul tersebut diterapkan dan apa saja persoalan yang muncul di lapangan.
BACA JUGA: WINGS Group Perkuat Bank Sampah Karyawan, 500 Kg Sampah Terpilah Dikumpulkan
“Kita mencoba menyosialisasikan kepada beberapa perusahaan, kita turun langsung. Kemudian setelah mereka menerapkan modul ini, kita akan melakukan evaluasi bersama, temuan-temuan di lapangan seperti apa, mungkin perlu ada revisi modul yang mungkin ini disesuaikan dengan kondisi real di lapangan,” kata Arifah.
Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit sendiri telah diluncurkan dalam Pekan Riset Sawit Indonesia pada 20 Juli 2026.
Dengan pedoman tersebut, pemerintah berharap prinsip kesetaraan gender dapat semakin terintegrasi dalam pengelolaan sektor perkebunan sawit, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung perempuan untuk berkembang dan meningkatkan produktivitas. (T2)
