InfoSAWIT, JAKARTA – Seiring peringatan para ahli iklim tentang fenomena El Niño yang berkepanjangan dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027, Indonesia sekali lagi dihadapkan pada ancaman klasik dan menakutkan: kebakaran hutan dan lahan. El Niño yang berkepanjangan akan menjadi ujian berat bagi ketahanan ekologi Indonesia.
Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa lonjakan titik api telah memasuki zona merah. Kalimantan Barat mencatat peningkatan paling parah di seluruh negeri dengan 1.083 titik api yang menghanguskan ribuan hektar lahan.
Dampak sosial-ekonomi dan kesehatan tidak hanya akan terbatas di Indonesia, tetapi juga akan meluas ke negara-negara tetangga. Kekeringan ekstrem yang disebabkan oleh El Niño memicu kebakaran hutan dan lahan di seluruh negeri, terutama di Kalimantan dan Sumatra, yang akan meningkatkan risiko kabut asap lintas batas dan memicu krisis ekologi di kawasan Asia Tenggara.
BACA JUGA: Antara Ambisi Negara dan Kecemasan Pasar, Kala Ekspor Sawit Satu Pintu
Kebakaran hutan dan lahan akan berdampak langsung pada kredibilitas komoditas berbasis lahan, terutama minyak sawit, yang sering kali disorot sebagai biang keladi. Wacana publik hampir selalu mengikuti pola yang sama: narasi yang dipenuhi tuduhan klise dan simplistis bahwa minyak sawit adalah pusat bencana kebakaran hutan dan lahan, serta mencari kambing hitam untuk disalahkan atas kebakaran tersebut, alih-alih berfokus pada cara membangun sistem pencegahan yang lebih efektif. Namun, jika kita melihat data aktual dari lapangan, kenyataannya ternyata berbeda.
Di banyak desa rawan kebakaran, keberhasilan menjaga air dan mencegah api lebih ditentukan oleh kuatnya jejaring sosial di tingkat lokal. Ketika warga saling mengawasi, berbagi informasi, menjaga sumber air, dan bergerak cepat saat titik api muncul, risiko bencana dapat ditekan jauh sebelum berkembang menjadi krisis asap berskala besar.
Sayangnya, setiap kali ancaman karhutla muncul, ruang publik hampir selalu mengulang pola yang sama: mencari pihak yang dapat disalahkan atas kebakaran, bukan bagaimana membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 5-11 Agustus 2026 Naik Rp23,35 per Kg
Padahal, bila perhatian diarahkan pada data lapangan, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa api hampir tidak pernah muncul karena faktor iklim semata. Kekeringan memang memperbesar risiko, tetapi penyebab utama sering kali berakar pada persoalan tata kelola lahan, lemahnya pengawasan kawasan terbuka, tingginya biaya pembukaan lahan tanpa bakar, dan minimnya kolaborasi antar aktor.
Di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dekat Ibukota Nusantara (IKN) misalnya, sejumlah titik api yang sempat menimbulkan kekhawatiran ternyata berasal dari pembukaan lahan tradisional di luar kawasan perkebunan. Pola serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain. Fakta ini menunjukkan bahwa sumber kerentanan tidak selalu berada pada satu sektor tertentu, melainkan tersebar pada lanskap yang lebih luas, termasuk lahan-lahan yang tidak terkelola secara optimal dan wilayah yang pengawasannya terbatas.
Riset terbaru di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebagian besar titik panas justru muncul di kawasan enklave, yaitu kantong-kantong wilayah yang secara administratif berada di dalam konsesi, tetapi secara sosial dan ekonomi dikelola oleh masyarakat (Ramdani, et.al, 2026). Di wilayah semacam ini, praktik tebas dan bakar masih dianggap sebagai cara paling murah untuk membuka lahan. Selain karena faktor ekonomi, metode tersebut juga telah lama menjadi bagian dari tradisi bertani masyarakat.
Temuan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa karhutla pada dasarnya merupakan persoalan tata kelola. Api sering kali muncul ketika kebutuhan ekonomi masyarakat bertemu dengan lemahnya pengawasan, ketidakjelasan status lahan, serta terbatasnya alternatif pembukaan lahan tanpa bakar yang terjangkau. Karena itu, menempatkan karhutla semata sebagai persoalan teknis pemadaman jelas tidak memadai.
Kemampuan industri berbasis lahan, baik perkebunan atau kehutanan, maupun Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam mencegah kebakaran sesungguhnya sudah mencapai tahap yang canggih. Ini diakui juga dalam pertemuan ASEAN mengenai Transboundary Haze Pollution di Bali, 9 Juli yang lalu.
Namun yang masih luput dari pertemuan tersebut adalah masalah tata kelola, sosial dan budaya, serta efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memantau kawasan tanpa pengelola yang jelas, ditambah dengan toleransi terhadap praktik pertanian tradisional dengan cara membakar, maka kecanggihan berbagai langkah mitigasi tampaknya menjadi tidak berarti.
