InfoSAWIT, BANDUNG – Peluncuran Biosolar B50 oleh Presiden Prabowo pada Kamis, 9 Juli 2026, menandai babak baru dalam perjalanan energi Indonesia. Dari B40 menuju B50, pemerintah memperlihatkan keberanian politik sekaligus konsistensi membangun kemandirian energi. Namun di balik optimisme itu, muncul pertanyaan yang layak diajukan: siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan ini?
Jawabannya tidak sesederhana mengurangi impor solar atau meningkatkan serapan minyak sawit domestik. B50 membawa konsekuensi ekonomi yang jauh lebih kompleks karena bertumpu pada satu fakta mendasar: kemampuan Indonesia memproduksi minyak sawit belum berubah secara signifikan. Produktivitas kebun masih berada di kisaran 30 persen dari potensi yang sebenarnya.
Dalam hitungan sederhana, setiap kenaikan campuran biodiesel sebesar 10 persen membutuhkan tambahan sekitar 4 juta ton minyak sawit per tahun. Artinya, implementasi B50 memerlukan sekitar 19–20 juta ton minyak sawit. Sementara itu, produksi nasional masih berkisar 50–51 juta ton. Setelah dikurangi kebutuhan domestik untuk konsumsi pangan dan industri yang mencapai sekitar 10 juta ton, ruang bagi ekspor tinggal sekitar 20–21 juta ton.
BACA JUGA: POPSI Dukung Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi, Soroti Tata Kelola Sektor Sawit
Secara teoritis, Indonesia bahkan memiliki kemampuan menuju B90. Namun konsekuensinya jelas: hampir tidak ada lagi minyak sawit yang dapat diekspor. Pada titik itulah negara-negara produsen lain berpotensi menikmati ruang pasar yang ditinggalkan Indonesia.
Dari sisi energi, manfaatnya nyata. Dengan B50, impor solar sekitar 19 juta ton dapat dihentikan. Penghematannya diperkirakan mencapai Rp157 triliun. Namun di sisi lain terdapat potensi kehilangan devisa dari ekspor minyak sawit yang dihitung mencapai sekitar Rp397 triliun.
Bagi sebagian kalangan, kalkulasi tersebut mungkin menjadi pertimbangan utama. Namun ketika isu yang dipertaruhkan adalah kedaulatan energi dan kepentingan nasional, ukuran ekonomi semata tidak selalu menjadi penentu. Ada harga yang harus dibayar untuk mencapai kemandirian. Dalam perspektif itu, pengorbanan dianggap sebagai bagian dari investasi strategis bangsa.
Pengalaman beberapa tahun terakhir memperlihatkan bagaimana sawit telah berubah dari sekadar komoditas menjadi instrumen diplomasi. Ketika sekitar 20 persen pangsa pasar minyak sawit Indonesia di Eropa Barat terdampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 2022 dengan alasan deforestasi dan kerusakan lingkungan, pasar domestik menjadi penyangga yang penting.
Program biodiesel mampu menyerap kelebihan pasokan yang tidak terserap ekspor sehingga harga minyak sawit tetap terjaga. Kini, ketika negara-negara Eropa kembali membutuhkan minyak sawit Indonesia, posisi tawar Indonesia dinilai menjadi lebih kuat. Dalam konteks itu, biodiesel bukan sekadar kebijakan energi, melainkan juga alat diplomasi ekonomi.
Indonesia juga mencatatkan diri sebagai negara pertama yang menerapkan B50 berbasis minyak sawit dan menjadi pionir dalam pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku bensin sawit atau Bensa. Brasil memang telah lama memanfaatkan bioetanol berbahan tebu, tetapi untuk biodiesel berbasis kelapa sawit, Indonesia berada di garis depan.
Ke depan, peluang itu dinilai masih terbuka lebar. Apabila sektor sawit memperoleh dukungan pupuk bersubsidi sehingga produksi nasional meningkat menjadi sekitar 70 juta ton minyak sawit per tahun, tambahan produksi sekitar 20 juta ton dapat dimanfaatkan sebagai campuran bensin. Dalam skenario tersebut, Indonesia bukan hanya menghentikan impor solar, tetapi juga berpeluang mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.
Persoalan lain yang mencuat adalah disparitas harga minyak sawit. Pada Juli 2026, harga minyak sawit di dalam negeri melalui KPBN tercatat sekitar Rp16.036 per kilogram. Di Kuala Lumpur sekitar Rp16.011, sedangkan di Rotterdam mencapai sekitar Rp23.346. Jika dikonversi ke harga tandan buah segar (TBS), nilainya masing-masing sekitar Rp3.980, Rp3.975, dan Rp5.662 per kilogram. Sementara harga yang diterima petani di lapangan hanya berkisar Rp3.800 per kilogram.
Perbedaan itu menunjukkan masih adanya ruang untuk memperbaiki tata niaga sawit nasional. Harapannya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang memperoleh mandat sebagai satu-satunya pelaksana ekspor sawit mampu menghadirkan tata kelola yang memberikan manfaat lebih besar bagi petani maupun pelaku usaha.
