Perlu dicatat pula bahwa ekspor Indonesia sebenarnya tidak lagi didominasi crude palm oil (CPO), melainkan berbagai produk turunannya yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, potensi devisa yang hilang akibat pengurangan ekspor sesungguhnya dapat lebih besar daripada perhitungan berbasis CPO semata.
Dari sisi penerimaan negara, perbedaan beban fiskal juga menjadi perhatian. Pajak minyak sawit yang dipasarkan di dalam negeri hanya dikenai PPN sebesar 11 persen. Sementara ekspor dikenai Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang jika dihitung terhadap harga referensi Kuala Lumpur dan Rotterdam masing-masing mencapai sekitar 23,48 persen dan 17,39 persen. Pendapatan negara dari sektor ini akan meningkat apabila produktivitas sawit nasional berhasil didorong lebih tinggi.
Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi kunci. Dukungan pupuk bersubsidi bagi seluruh komoditas perkebunan dinilai dapat mempercepat kenaikan produksi. Penulis juga menilai penerapan rekayasa teknik agronomi Production Force Management berpotensi meningkatkan produktivitas antara 30 hingga 80 persen.
Dari sisi biaya energi, selisih harga solar fosil dan biosolar juga dinilai tidak terlalu jauh. Dengan asumsi harga minyak mentah dunia sekitar US$70 per barel, setelah memperhitungkan biaya pengangkutan, pengolahan, dan distribusi, harga solar fosil diperkirakan berada pada kisaran Rp12.000–13.000 per liter. Sementara harga biosolar berada pada kisaran Rp14.015–14.562 per liter.
Dalam pandangan penulis, dinamika perdagangan regional juga layak dicermati. Malaysia yang memproduksi sekitar 20 juta ton minyak sawit per tahun tercatat masih mengimpor sekitar 1,5 juta ton dari Indonesia. Dengan kebutuhan domestik sekitar 3 juta ton, negara itu mampu mengekspor sekitar 18,5 juta ton minyak sawit, tidak terpaut jauh dari ekspor Indonesia yang sekitar 21 juta ton.
Data tersebut, menurut penulis, menunjukkan bahwa Malaysia memperoleh keuntungan dari kelapa sawit Indonesia. Penulis juga mengemukakan pandangan bahwa kebun sawit milik perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia kemungkinan menjadi bagian dari rantai produksi mereka, sehingga manfaat ekonomi yang diterima Indonesia dinilai belum optimal selain penerimaan dari Bea Keluar dan Pungutan Ekspor.
BACA JUGA: Permendag Baru Perketat Pasokan Minyak Goreng Sawit, Produsen Wajib Penuhi Kebutuhan Domestik
Atas dasar itu, penulis mengusulkan agar seluruh perkebunan sawit asing diwajibkan membayar royalti yang dinilai wajar kepada pemerintah Indonesia sehingga pembagian manfaat ekonomi menjadi lebih berimbang, misalnya dengan skema 50:50. Menurut perhitungannya, apabila kebijakan tersebut diterapkan, negara berpotensi memperoleh tambahan sekitar Rp450 triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada akhirnya, perdebatan mengenai B50 bukan sekadar soal campuran biodiesel. Ia telah berkembang menjadi perdebatan mengenai arah pembangunan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, serta sejauh mana kekayaan sawit Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara. (*)
Penulis: Memet Hakim adalah Senior Agronomist dan Pengamat Sosial.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini penulis. Seluruh pandangan, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap atau kebijakan redaksi InfoSAWIT.
