InfoSAWIT, JAKARTA – Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, pekerjaan kita bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh, tetapi memastikan rakyat memiliki bagian yang semakin besar dari ekonomi yang mereka hidupkan.
Setiap Agustus kita kembali pada cerita tentang kemerdekaan. Namun setelah 81 tahun, pertanyaannya perlu diperluas: apa arti kemerdekaan bagi orang yang setiap hari bekerja di kebun, sawah, laut, pasar, bengkel, pabrik, dan berbagai usaha kecil yang menghidupkan ekonomi negeri ini?
Dalam beberapa tahun mengurus koperasi petani, saya melihat persoalan mereka tidak selalu sekadar harga rendah atau kekurangan modal. Masalah yang lebih mendasar adalah terlalu banyak keputusan ekonomi berada di tangan orang lain.
BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Berkedok POME, 11 Terdakwa Segera Jalani Sidang Perdana
Petani memiliki kebun, tetapi tidak menentukan harga pupuk. Ia menanam dan merawat, tetapi sering tidak mengetahui secara terbuka bagaimana kualitas hasilnya dihitung. Ia menanggung risiko produksi, tetapi tidak memiliki pabrik. Ketika harga turun, petani menerima dampaknya. Ketika nilai tambah muncul setelah produk diolah, bagian terbesar kerap berada jauh dari kebunnya.
Memiliki aset juga belum tentu berarti memiliki kekuatan. Ada perbedaan antara mempunyai kebun dan menguasai usaha perkebunan, menghasilkan komoditas dan menguasai rantai perdagangan, serta memiliki produksi dan mempunyai kekuatan menentukan kepada siapa, dengan harga berapa, dan dalam syarat seperti apa produksi itu dijual.
Di situlah kemerdekaan ekonomi perlu dibicarakan.
BACA JUGA: Indonesia Dorong Negara-Negara Selatan Naik Kelas Lewat Hilirisasi Mineral Kritis
Kemerdekaan ekonomi bukan berarti semua orang harus kaya atau menolak perusahaan besar, bank, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar. Kemerdekaan ekonomi adalah keadaan ketika seseorang memiliki cukup kekuatan untuk menentukan pilihan dan tidak selalu menerima keputusan orang lain.
Indonesia sendiri tumbuh cukup kuat. Ekonomi nasional pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,29 persen. Namun pada Mei 2026, sebanyak 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen penduduk yang bekerja masih berada dalam kegiatan informal. BPS juga mencatat 42,49 juta orang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Artinya, di balik angka pertumbuhan itu, sebagian besar tenaga kerja masih hidup dalam ruang ekonomi yang didominasi usaha kecil, pekerjaan mandiri, keluarga, petani, dan pedagang.
BACA JUGA: Lanskap Lestari di Kalbar: Hutan, Tembawang, dan Sawit Saling Berkaitan
Masalah Indonesia bukan karena rakyat tidak bekerja. Mereka menghasilkan pangan, sawit, karet, ikan, kopi, sayuran, ternak, kerajinan, jasa, dan berbagai kebutuhan ekonomi. Persoalannya, kekuatan ekonomi rakyat tersebar dalam jutaan unit kecil, sementara pasar, industri, pembiayaan, teknologi, dan distribusi bergerak dalam organisasi yang jauh lebih besar.
Jadi, persoalan sesungguhnya bukan rakyat terlalu kecil.
Kekuatan mereka terlalu tercerai-berai.
