POPSI Tolak Rencana Moratorium PKS Baru di Jambi, Berpotensi Rugikan Petani Sawit

InfoSAWIT, JAMBI – Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) bersama Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Jambi menyatakan keberatan atas rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk menerapkan moratorium pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) baru. Organisasi petani menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan daya saing petani sawit swadaya, sekaligus menghambat pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah.

Sikap tersebut disampaikan sebagai respons atas surat Gubernur Jambi Nomor 1637/DISBUN-3/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026 mengenai permintaan data PKS kepada delapan pemerintah kabupaten di Provinsi Jambi sebagai bagian dari rencana moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan pihaknya memahami keinginan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit. Namun, menurutnya moratorium bukanlah solusi yang tepat karena justru dapat memperbesar beban yang harus ditanggung petani swadaya.

BACA JUGA: DHE SDA 50 Persen, GAPKI Minta Kebijakan Tetap Jaga Likuiditas dan Daya Saing Sawit

Ia menjelaskan, semakin sedikit jumlah PKS yang beroperasi di suatu wilayah, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh petani untuk menjual tandan buah segar (TBS). Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya angkut sekaligus melemahkan posisi tawar petani terhadap pembeli.

“Petani swadaya saat ini sudah menanggung ongkos angkut TBS sekitar Rp200 hingga Rp300 per kilogram akibat jarak pengiriman yang cukup jauh. Jika pembangunan PKS dibatasi, kondisi ini justru akan semakin memberatkan petani,” ujar Darto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Minggu, (9/8/2026).

Selain berdampak pada petani, Darto menilai moratorium berpotensi menghambat ambisi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengembangkan industri hilir sawit. Menurutnya, rencana pembangunan kawasan industri terpadu dan pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung membutuhkan pasokan CPO yang kuat dari sektor hulu.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 7 – 13 Agustus 2026 Turun Rp. 30,2 per Kg

Ia mengingatkan bahwa pembatasan pembangunan PKS dapat mengalihkan investasi ke provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, maupun Sumatera Barat. Akibatnya, Jambi berpotensi kehilangan peluang investasi dan nilai tambah, sementara produksi TBS dari wilayah perbatasan tetap dipasarkan ke luar daerah.

Pendiri Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Jambi, Subadri, juga menilai langkah Pemerintah Provinsi Jambi yang tengah mengumpulkan data legalitas, lokasi, kapasitas izin, serta kapasitas terpakai PKS merupakan upaya yang patut diapresiasi.

Namun menurutnya, data tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan terhadap kewajiban kemitraan antara PKS dan kebun di sekitarnya, bukan dijadikan dasar membatasi pembangunan pabrik baru. Ia juga menilai pemerintah perlu menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

BACA JUGA: Peremajaan Sawit Sungai Bahaur Estate, Buktikan Lahan Marginal Mampu Hasilkan Produktivitas Sawit Tinggi

Subadri mengingatkan bahwa penurunan produksi TBS akibat fenomena El Niño hanya bersifat sementara. Di sisi lain, ribuan hektare kebun petani swadaya di Jambi saat ini tengah menjalani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), melalui penggunaan benih unggul bersertifikat menggantikan tanaman yang tidak produktif.

Menurutnya, dalam beberapa tahun mendatang hasil program PSR diperkirakan akan meningkatkan produksi TBS secara signifikan. Apabila kapasitas pengolahan tidak ikut bertambah karena moratorium PKS, maka petani dikhawatirkan akan menghadapi keterbatasan daya tampung hasil panen.

“Kalau kapasitas pabrik direm sekarang, dampaknya justru akan terasa ketika produksi hasil PSR meningkat. Saat itu produksi naik, tetapi kapasitas pengolahan sudah telanjur dibatasi,” katanya.