InfoSAWIT, BALIKPAPAN – Pemerintah menempatkan peningkatan produktivitas dan penguatan kemitraan dengan pekebun rakyat sebagai bagian penting dari strategi memperkuat daya saing industri kelapa sawit Indonesia. Transformasi sektor sawit dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada ekspansi industri, tetapi juga membutuhkan inovasi, teknologi, benih unggul, serta peningkatan kapasitas pekebun.
Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam Borneo Forum ke-9 yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 6 Agustus 2026. Forum yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut mengangkat tema Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability.
Borneo Forum menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan sawit untuk membahas tantangan sekaligus merumuskan langkah penguatan industri kelapa sawit nasional di tengah dinamika pasar dan tuntutan global.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 12-18 Agustus 2026 Turun Rp70,53 per Kg
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Tri Widarto, mengatakan kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Komoditas tersebut tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Heru, industri sawit nasional perlu bergerak menuju model yang semakin produktif, inovatif dan inklusif agar mampu menghadapi persaingan global.
“Industri kelapa sawit Indonesia harus terus bertransformasi menjadi industri yang produktif, inovatif, inklusif, tangguh, dan berdaya saing global,” ujarnya, dilansir InfoSAWIT dari keterangan resmi, Rabu (12/8/2026).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumsel Periode I Agustus 2026 Tertinggi Rp3.910,50/Kg, Ini Daftar Plasma dan Swadaya
Di tengah agenda transformasi tersebut, pembangunan perkebunan sawit rakyat menjadi salah satu faktor penentu. Heru menilai pekebun tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, tetapi harus memperoleh posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai industri.
Karena itu, akses pekebun terhadap pembiayaan, teknologi, pasar dan pendampingan usaha perlu diperkuat. Peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting agar produktivitas perkebunan rakyat dapat tumbuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun.
Heru juga meminta agar Borneo Forum tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Forum tersebut diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan secara konkret untuk menjawab persoalan industri sawit.
BACA JUGA: BPDP, Ditjenbun, dan Koompasia Perkuat Kapasitas 60 Pekebun Aceh Singkil
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan benih unggul berkualitas. Menurut Heru, benih merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit.
Ketersediaan benih unggul tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi bahan baku. Produktivitas yang lebih tinggi juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendukung pengembangan industri hilir, serta mempertahankan kontribusi sawit terhadap penerimaan devisa negara.
Selain persoalan benih, pemerintah juga mendorong perusahaan perkebunan mempercepat pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam kegiatan budidaya. Penerapan praktik perkebunan yang baik dinilai menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
