2.587 Koperasi Perkebunan Didorong Perkuat Hilirisasi Sawit dan Posisi Petani

InfoSAWIT, MUSI BANYUASIN – Pemerintah mendorong koperasi perkebunan mengambil peran lebih besar dalam hilirisasi kelapa sawit, tidak hanya sebagai pengelola kebun, tetapi juga sebagai pemilik dan pengelola fasilitas pengolahan CPO. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat posisi tawar petani sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di tingkat daerah.

Dilansir InfoSAWIT dari keterangan resmi Kementerian Koperasi, Jumat (14/8/2026), Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan jumlah koperasi yang bergerak di sektor perkebunan mencapai 2.587 unit. Basis kelembagaan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi.

Ferry mengatakan pengembangan model tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

BACA JUGA: Menkop Dorong Koperasi Miliki Pabrik CPO, Hilirisasi Sawit Dinilai Perkuat Petani

“Presiden ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” kata Ferry dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8) lalu.

Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit perlu didorong masuk lebih jauh ke dalam rantai pasok. Salah satu bentuknya adalah membangun pabrik CPO sehingga koperasi tidak hanya menjual TBS, tetapi ikut mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah.

“Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ujarnya.

BACA JUGA: 4 Anak Usaha KAS Group Raih ISPO, Targetkan Seluruh Kebun Rampung Tersertifikasi di 2027

Dua Model Hilirisasi Koperasi

Ferry menjelaskan terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun bisnis hilirisasi sawit berbasis koperasi. Pertama, memperkuat koperasi yang telah berjalan. Kedua, mengonsolidasikan koperasi primer melalui badan usaha dengan skala yang lebih besar.

Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan skala ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan koperasi dalam mengelola pasokan TBS, pembiayaan, pengolahan dan pemasaran produk.

Ferry juga menekankan bahwa pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat koperasi masuk ke sektor hilir. Koperasi perkebunan yang telah memiliki usaha dapat memanfaatkan fasilitas dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

BACA JUGA: Melalui BPDP, Ditjenbun dan Koompasia Ilmu Teknik Pemetaan Lahan Kini Telah Sampai ke Tangan Pekebun swadaya

Salah satu contoh yang disebut adalah Koperasi Mandiri Makmur yang telah mendapatkan pembiayaan LPDB Koperasi untuk pembangunan pabrik CPO. Hingga kini, pembangunan fasilitas tersebut telah mencapai sekitar 45 persen.

Agrinas Palma Buka Ruang Kemitraan

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan perusahaan mendapat penugasan melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.

Menurutnya, lahan hasil penertiban tersebut perlu dikelola dengan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Koperasi menjadi salah satu kelembagaan yang dinilai dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut.